Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Politik Identitas Makin Mengemuka Setelah Pilkada DKI Jakarta

Kompas.com - 10/11/2018, 12:27 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai politik identitas semakin mengemuka setelah Pilkada DKI Jakarta 2017 silam.

Hal itu disampaikan SBY dalam pidato sambutan pembekalan calon anggota legislatif (caleg) Partai Demokrat di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Sabtu (10/11/2018).

"Sejak berlangsungnya Pilkada Jakarta 2017 lalu saya berani mengatakan bahwa politik kita telah berubah. Yang berubah adalah makin mengemukanya politik identitas, atau politik SARA dan politik yang sangat dipengaruhi oleh ideologi dan paham," kata SBY.

Ia menyadari, identitas sosial dan ideologi tak mungkin dipisahkan dari politik. Namun ia menilai hal itu tak baik jika sudah ekstrem pengaruhnya.

Apa lagi, sambung SBY, Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki riwayat panjang konflik ideologi dan identitas. Konflik tersebut terjadi sejak era kepresidenan Soekarno hingga sekarang.

Karena itu, ia berharap politik identitas dan SARA tidak esktrem pengaruhnya dalam Pemilu 2019.

"Oleh karena itu Partai Demokrat mengajak dan meyerukan kepada saudara-saudara kami para komponen bangsa, juga para elite politik serta pemimpin-pemimpin partai politik untuk sekali lagi bersama-sama mencegah terjadinya politik identitas dan benturan ideologi dan paham," kata dia.

"Jangan sampai menjdi ekstrem, lihat apa yang terjaid di banyak negara di dunia saat ini, bukan hanya di Timur Tengah, tapi juga di negara lain yang mengalami mala petaka besar karena politik identitas, politik dengan kebencian yang mendalam, benturan ideologi," lanjut SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com