Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi Sebut "Politik Genderuwo" Istilah untuk Politisi Penyebar Ketakutan

Kompas.com - 09/11/2018, 17:46 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, menjelaskan makna dari istilah politik genderuwo yang diungkapkan Presiden Joko Widodo.

Karding mengatakan istilah tersebut ditujukan kepada politisi yang suka menyebar propaganda dan ketakutan di masyarakat.

"Politik genderuwo itu adalah satu pernyataan simbolik yang ditujukan kepada semua orang, pemimpin, politisi yang dalam pernyataannya, kampanyenya, selalu membangun narasi propaganda tentang ketakutan, tentang kegalauan di tengah masyarakat," ujar Karding ketika dihubungi wartawan, Jumat (9/11/2018).

Karding mengatakan propaganda itu membuat rakyat terpapar isu-isu hoaks dan fitnah. Optimisme masyarakat terhadap Indonesia pun bisa luntur.

Padahal, kata Karding, seharusnya pemilu ini membuat masyarakat merasa gembira. Sebab banyak calon-calon pemimpin yang berkomitmen memberikan kesejahteraan kepada mereka.

Baca juga: Jokowi: Stop Cara Berpolitik seperti Genderuwo...

"Itu yang disindir oleh Pak Jokowi," kata Karding.

Karding mengatakan Presiden Jokowi ingin masyarakat tidak terus menerus 'dicekoki' propaganda semacam itu. Kata Karding, Jokowi tidak ingin hal-hal sepele dan teknis terus menjadi perdebatan masyarakat.

Politik genderuwo

Setelah sebelumnya sempat menyindir politikus yang tak beretika dengan sebutan "sontoloyo", Presiden RI Joko Widodo melontarkan sebutan "genderuwo".

Sebutan itu disematkan Jokowi untuk para politikus yang tidak beretika baik dan kerap menyebarkan propaganda untuk menakut-nakuti masyarakat. Pasalnya, lanjut Jokowi, pada tahun politik seperti saat ini, banyak politikus yang pandai memengaruhi.

"Yang tidak pakai etika politik yang baik. Tidak pakai sopan santun politik yang baik. Coba kita lihat politik dengan propaganda menakutkan, membuat ketakutan, kekhawatiran," kata Jokowi saat membagikan 3.000 sertifikat tanah di GOR Tri Sanja, Kabupaten Tegal, Jumat (9/11/2018).

Tak hanya itu, menurut Jokowi, setelah menakut-nakuti rakyat, para politikus itu kerap membuat sebuah ketidakpastian dan menggiring masyarakat menuju ketakutan.

"Cara-cara seperti ini adalah cara-cara politik yang tidak beretika. Masak masyarakatnya sendiri dibuat ketakutan? Enggak benar kan? itu sering saya sampaikan itu namanya politik genderuwo, nakut-nakuti," ungkapnya.

Baca juga: Jokowi: Stop Cara Berpolitik seperti Genderuwo...

"Jangan sampai seperti itu. Masyarakat ini senang-senang saja kok ditakut-takuti. Iya tidak? Masyarakat senang-senang kok diberi propaganda ketakutan. Berbahaya sekali," lanjut dia.

Jokowi berharap, propaganda ketakutan tidak lagi dilakukan untuk menciptakan suasana ketidakpastian dan menciptakan keraguan satu sama lain di tengah masyarakat. Apalagi, lanjut dia, aset terbesar bangsa ini adalah persatuan, persaudaraan, kerukunan.

"Jangan sampai rugi besar kita ini, karena pas setiap lima tahun itu ada pilihan bupati, gubernur, wali kota ada terus. Jangan sampai (pecah) seperti itu," katanya.

Kompas TV Presiden Joko Widodo mencoba motor listrik buatan dalam negeri Presiden yang terbiasa dengan sepeda motor gede kaget karena motor listrik ini tidak memiliki knalpot. Setelah mencoba sejauh 200 meter Presiden puas dengan kecanggihan motor gesit, gesits merupakan akronim dari Garasindo Electric Scouter Institut Teknologi Surabaya dan telah mempunyai pabrik di Cilengsi Bogor, Jawa Barat. Menurut Presiden Indonesia telah siap memproduksi massal motor gesits.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com