Jusuf Kalla Mengaku Prihatin dengan Taufik Kurniawan yang Ditahan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyambut baik rencana penggantian Taufik Kurniawan dari kursi Pimpinan DPR oleh Fraksi PAN setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Otomatis (langkah baik). Tidak mungkin dia aktif sebagai (Wakil) Ketua (DPR). Dia masih dalam tahanan, kasihan juga orang baik," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (6/11/2018).

Ia pun mengatakan saat ini mekanisme pergantian Pimpinan DPR tentunya sedang ditempuh oleh Fraksi PAN. Karena itu, ia menyerahkan sepenuhnya mekanisme pergantian Taufik Kurniawan dari kursi Pimpinan DPR kepada Fraksi PAN.

"Jadi oleh PAN sudah mau diganti ya," lanjut Kalla.

Baca juga: Jadi Tersangka dan Ditahan, Ini Komentar Taufik Kurniawan

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo menuturkan bahwa internal partainya belum membahas secara resmi terkait pengganti Taufik Kurniawan sebagai Wakil Ketua DPR.

Kendati demikian, Dradjad mengakui, ada dua nama yang muncul sebagai pengganti Taufik dalam pembicaraan tidak resmi. Keduanya adalah Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais dan Ketua Fraksi PAN di DPR Mulfachri Harahap

"Saat ini belum ada pembahasan resmi di PAN tentang posisi Mas Taufik di DPR. Kalau dalam obrolan-obrolan memang muncul dua nama, yaitu Ketua Fraksi PAN DPR RI Mulfachri Harahap dan Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais," ujar Dradjad kepada Kompas.com, Jumat (2/11/2018).

Penetapan Taufik Kurniawan sebagai tersangka ini merupakan hasil pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Baca juga: Pengganti Taufik Kurniawan sebagai Wakil Ketua DPR Mengerucut Satu Nama

Taufik diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016. Setelah M Yahya Fuad dilantik sebagai Bupati Kebumen, ia diduga melakukan pendekatan pada sejumlah pihak termasuk Taufik.

Dalam pengesahan APBN Perubahan Tahun 2016, Kabupaten Kebumen mendapat alokasi DAK tambahan sebesar Rp 93,37 miliar.

Taufik disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 hurut b atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.