Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Sisa Jabatannya, Mendikbud Matangkan Sistem Zonasi Percepat Pemerataan Pendidikan Berkualitas

Kompas.com - 05/11/2018, 12:10 WIB
Reza Jurnaliston,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Di sisa akhir masa kepemimpinannya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Efendy akan mematangkan penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sistem Zonasi, kata Muhadjir, merupakan upaya untuk mempercepat pemeretaan kualitas di sektor pendidikan.

“Merancang sistem induk kependidikan untuk periode berikutnya yaitu mematangkan sistem zonasi (zoning system) ini menjadi grand design untuk menyelesaikan sebagian besar persoalan pendidikan,” tutur Muhadjir kepada Kompas.com, Senin (5/11/2018).

Mendikbud menuturkan, sistem zonasi merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Rayonisasi yakni lebih pada capaian siswa di bidang akademik, sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah.

Artinya, siapa yang lebih dekat dengan sekolah lebih berhak mendapaktan pelayanan pendidikan dari sekolah itu.

Baca juga: Cerita Ridwan Kamil Saat Anaknya Terdampak Sistem Zonasi PPDB

Muhadjir menjelaskan, tujuan dari penerapan sistem zonasi yakni untuk menjamin pemerataan akses pendidikan bagi siswa.

“Harapannya pemerataan pendidikan yang berkualitas. Ada sekolah favorit dengan asumsi lukusan yang bagus-bagus tapi ada sekolah yang lulusan tidak bagus karena lulusan yang tidak bagus yang nanggung tidak hanya sekolah tapi negara kan,” tutur Muhadjir.

Namun, dalam awal penerapannya tidak sedikit yang menyampaikan keluhan dari para orang tua siswa yang dianggap merugikan calon siswa berprestasi.

Menanggapi hal itu, Mendikbud menegaskan, bahwa pada prinsipnya sistem zonasi lebih mendekatkan tempat tinggal siswa dengan sekolah dan menggunakan jarak/radius bukan nilai.

Baca juga: Sistem Zonasi Cegah Kisruh Penerimaan Siswa Baru

“Itu pasti biasa namanya berubah mereka terutama orang tua yang berburu sekolah favorit untuk anaknya. Segala cara sekarang tidak boleh ya kecewa termasuk para pejabat yang sekarang minta hak anaknya masuk ke sekolah dikategori favorit sekarang tidak boleh kecewa,” kata Muhadjir.

“Tapi itu kan soal waktu, sekarang sudah tidak banyak protes-protes,” sambung Muhadjir.

Muhadjir menambahakan, fokus yang menjadi pekerjaan rumah selain sistem zonasi adalah pembenahan kualitas guru.

“Terutama pertama tentang status guru, kedua profesionalisme nya yang kualitas-kualitas yang disyaratkan terpenuhi yaitu kualitas akademik dan kompetensi yang diwujudkan dengan sertifikasi,” tutur Muhadjir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com