Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

6 Nama Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Tak Ada Soeharto dan Gus Dur

Kompas.com - 01/11/2018, 18:42 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Gelar mengusulkan enam nama untuk disematkan gelar pahlawan nasional. Usulan itu disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Namun, di antara beberapa nama itu, dipastikan tidak ada nama Presiden RI ke-2 Soeharto dan Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Dewan Gelar Jimly Asshiddiqie saat menyerahkan beberapa nama calon penerima gelar pahlawan nasional tahun ini kepada Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/11/2018).

Jimly datang bersama Ketua Dewan Gelar yang juga Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. 

Baca juga: Jokowi Tindaklanjuti Usulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Aktivis 98 yang Gugur

"Saya mendampingi Pak Menteri selaku Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan RI dalam rangka persiapan 10 November penganugerahan (gelar) pahlawan," kata Jimly.

Jimly mengatakan, ada enam nama calon yang diserahkan ke Presiden Jokowi. Namun Jimly belum bisa membuka nama-nama tersebut.

Dia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Istana Kepresidenan untuk mengumumkan langsung nama yang akan diberi gelar pada 9 November 2018 atau sehari sebelum peringatan Hari Pahlawan. 

"Pada saatnya nanti tanggal 9 November biasanya penganugerahan di situ Mensesneg akan mengumumkan, bukan kita. Kita hanya memberi masukan hasil penelitian selama setahun," katanya.

Baca juga: Bangka Belitung Promosikan Dua Calon Pahlawan Nasional

Jimly mengatakan, pihaknya memang mendapat banyak pertanyaan soal apakah Soeharto dan Gus Dur akan diusulkan untuk diberi gelar Pahlawan Nasional tahun ini. Namun Jimly memastikan, kedua nama itu belum dimasukkan sebagai calon tahun ini.

"Ya, yang paling banyak pertanyaan itu Gus Dur dan Soeharto. Dua nama itu sudah berkali-berkali diajukan, tapi tahun ini tidak diajukan tim," katanya.

Jimly menjelaskan, proses seleksi untuk pemberian gelar pahlawan nasional itu ada di Kementerian Sosial. Kemudian ada Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) yang akan meneliti dan mengkaji nama-nama yang diusulkan.

"Setelah itu diserahkan ke Dewan Gelar. Dewan Gelar kemudian lapor ke Presiden," ujarnya.

Kompas TV Lukisan pun dibuat secara gotong royong di tembok sepanjang 20 meter. 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com