Jokowi Tindaklanjuti Usulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Aktivis 98 yang Gugur

Kompas.com - 07/07/2018, 21:36 WIB
Presiden Joko Widodo menghadiri rembuk nasional 98 di Jakarta, Sabtu (7/7/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo menghadiri rembuk nasional 98 di Jakarta, Sabtu (7/7/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan segera menindaklanjuti usul aktivis 98 untuk memberikan gelar pahlawan kepada para aktivis yang meninggal saat penggulingan rezim Orde Baru.

"Mengenai usulan gelar pahlawan korban '98, saya akan tindaklanjuti dengan kajian-kajian sesuai aturan yang ada," kata Jokowi saat berpidato di hadapan aktivis dalam acara Rembuk Nasional Aktivis 98 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (7/7/2018).

Jokowi mengatakan, kajian tersebut akan diputuskan segera dan disampaikan secepatnya. "Secepat-cepatnya dan akan kami sampaikan dan putuskan segera," katanya.

Jokowi sendiri menilai para aktivis yang gugur memang layak mendapat gelar pahlawan nasional. Sebab, mereka telah membuka pintu bagi lahirnya demokrasi yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia sampai saat ini.

Baca juga: UPK Monas: Tak Ada Kegiatan Aktivis 98 di Monas

"Karena itu juga penanda bahwa 98 itu telah dibuka kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan pers," kata Jokowi.

Tak hanya soal gelar pahlawan untuk aktivis '98, Jokowi juga akan mengkaji usulan ditetapkannya Hari Bhinneka Tunggal Ika yang diusulkan aktivis.

"Mengenai usulan tanggal 7 Juli sebagai Hari Bhinneka Tunggal Ika, juga akan kita kaji. Juga nantinya segera akan kita sampaikan segera kalau sudah kita putuskan," kata Jokowi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Nasional
Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Nasional
Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Lebih 800.000 Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP, Mendagri Sebut Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

KPK Duga Ada Pemberi Suap Lain kepada Edhy Prabowo Terkait Ekspor Bibit Lobster

Nasional
SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

SDGs Desa Adalah Tindak Lanjut dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017

Nasional
Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Hari Pertama Gantikan Edhy Prabowo, Luhut Panggil Dua Pejabat KKP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X