Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: 4 Tahun Jokowi-JK, Stabilitas Politik "Panas-Dingin"

Kompas.com - 25/10/2018, 11:46 WIB
Yoga Sukmana,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, stabilitas politik nasional mengalami naik turun selama 4 tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Hal itu disampaikan Wiranto saat memaparkan kinerja Kemenko Polhukam dalam acara empat tahun kerja pemerintah di Auditorium Gedung 3 Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (25/10/2018).

"Stabilitas politik naik-turun, 'panas-dingin' tetapi enggak sampai mendidih. Yang penting kan itu," ujar Wiranto.

Mantan Panglima ABRI itu mengatakan, situasi ini tak hanya bisa dirasakan, tetapi juga jika dilihat dari indeks demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Ini Capaian Kementan dalam 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks demokrasi Indonesia mengalami kenaikan dari 70,09 pada 2016 menjadi 72,11 pada 2017.

Akan tetapi, sempat turun dari 72,82 pada 2015 menjadi 70,09 pada 2016.

Menurut Wiranto, penurunan itu karena adanya tambahan indikator penilaian.

Selain itu, sejumlah hal juga menjadi sorotan, mulai dari penggunaan fasilitas negara saat pilkada hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral.

Tak hanya soal indeks demokrasi, Wiranto juga menyebut indeks kerukunan beragama. Ia mengakui terjadi penurunan dari 2016 ke 2017.

Baca juga: Ini Alasan Banyak Bandara Dibangun di Papua Selama 4 Tahun Jokowi-JK

Wiranto mengatakan, penurunan indeks kerukunan beragama terjadi karena adanya kecenderungan penggunaan agama sebagai simbol ddalam kontestasi pilkada.

Hal itu ditambah dengan penyebaran berita bohong atau hoaks yang masif di media sosial.

Meski demikian, kata Wiranto, kerukunan umat beragama di Indonesia tetap baik karena pemerintah sudah megambil sejumlah kebijakan.

Berdasarkan hasil survei nasional kerukunan umat beragama Kementerian Agama, indeks berada di angka 72,27. Angka ini turun dari 2016 lalu yang ada di angka 75,47.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com