Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BERITA POPULER: Jokowi Bilang Kebangetan dan Kekesalan Menteri Susi

Kompas.com - 18/10/2018, 07:04 WIB
Laksono Hari Wiwoho

Editor

KOMPAS.com — Berita apa saja yang menarik perhatian pembaca Kompas.com sepanjang Rabu (16/10/2018) kemarin?

Berikut ini rangkuman sejumlah berita terpopuler Kompas.com yang sayang untuk dilewatkan.

1. Jokowi tegur Menkes

Presiden Joko Widodo menegur Menteri Kesehatan Nila F moeloek dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Fahmi Idris soal defisit anggaran BPJS Kesehatan.

Defisit anggaran itu mengakibatkan BPJS Kesehatan menunggak pembayaran ke sejumlah rumah sakit.

"Mestinya sudah rampunglah di (tingkat) Menkes, di Dirut BPJS. Urusan pembayaran utang RS sampai Presiden. Ini kebangetan sebetulnya," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, pemerintah sudah membantu menambah anggaran untuk BPJS. Ia mengingatkan agar Dirut BPJS memperbaiki sistem manajemen.

Baca juga: Jokowi: Urusan Utang Rumah Sakit Sampai ke Presiden, Kebangetan!

2. YouTube tumbang

Layanan berbagi video, Youtube, tidak bisa diakses pada Rabu pagi kemarin. Hal ini mengejutkan karena sebelumnya YouTube tidak pernah mengalami eror total.

Awalnya, gangguan itu hanya terjadi pada situs web YouTube versi desktop. Beberapa saat kemudian, akses ke YouTube melalui aplikasi ponsel pun mengalami hal yang sama.

Pengguna dari seantero dunia mengeluhkan kejadian ini dengan mengunggah status di media sosial.

Baca juga: YouTube Dikeluhkan Tidak Dapat Diakses Pagi Ini

3. Menteri Susi kesal soal politisasi

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kesal karena ada pihak yang memolitisi masalah perikanan. Hal itu disampaikannya untuk menanggapi pernyataan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno tentang perizinan kapal.

Saat melakukan safari kampanye kepada nelayan di Indramayu pada 10 Oktober 2018, Sandiaga berjanji akan memperlancar perizinan kapal bagi nelayan. Hal itu disampaikannya karena ada keluhan bahwa nelayan sulit mendapatkan izin tersebut.

Menanggapi itu, Susi mengatakan bahwa kementeriannya tidak mengurus perizinan kapal dengan kapasitas di bawah 30 gross ton. Kapal dengan kapasitas 30 GT ini dapat mendatangkan penghasilan sebesar Rp 10 miliar per tahun dan tidak dapat disebut sebagai nelayan.

Ia menegaskan bahwa sejak 7 November 2014, ia telah menerbitkan surat edaran yang menjelaskan bahwa kapal-kapal 10 GT sudah tidak perlu lagi membuat izin, tetapi harus terdaftar.

"Jangan asal ngomong dulu, baca dulu undang-undang perikanan baru bicara. Jangan bawa isu sektoral ke ranah politik," kata Susi.

Baca juga: Menteri Susi Kritik Sandiaga: Jangan Asal Ngomong, Baca Dulu...

Selain berita-berita di atas, simak juga sejumlah berita terpopuler lainnya berikut ini:
Kasus Peluru Nyasar di Gedung DPR RI dan Fakta di Baliknya...
Ketika Prasetio Ingin Menjadi Ahok di DPRD DKI...
Jalankan Misi Kemanusiaan di Palu, Suami Tinggalkan Istri Sakit hingga Akhirnya Meninggal
Pelaku Kasus Jurnalis yang Hilang Diduga Pengawal Putra Mahkota Saudi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com