Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sulteng Dimulai November 2018

Kompas.com - 10/10/2018, 19:57 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa dan tsunami Sulawesi Tengah akan dimulai awal November 2018.

Rencana itu, sesuai dengan arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai pemimpin penanganan korban gempa dan tsunami Sulteng yang ditunjuk Presiden Joko Widodo.

Saat ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama sejumlah kementerian terkait sedang melakukan pendataan mengenai jumlah kerugian dan kerusakan akibat bencana, juga mendata kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pemerintah Provinsi Sulteng dan pemerintah kota dalam hal ini juga turut andil dalam mencarikan lahan bakal relokasi.

"Pemerintah Provinsi Sulteng sudah berkoordinasi dengan Pemkot Palu dan Pemda Sigi dan Donggala terkait lahan huntara (hunian sementara) bagi korban yang kehilangan rumah," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho di kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Rabu (10/10/2018).

Baca juga: Ini Lima Lokasi Alternatif Relokasi Warga Terdampak Gempa

Pemkot Palu menunjuk Kelurahan Duyu untuk lokasi relokasi warga Balaroa, sementara Kelurahan Ngata Baru ditunjuk untuk korban bencana di wilayah Petobo.

Sutopo mengatakan, lahan di kedua wilayah tersebut selama ini tidak digunakan atau lahan hak guna bangunan yang ditidurkan.

Nantinya, akan diminta kebijakan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang agar lahan dapat dimanfaatkan untuk relokasi.

Namun demikian, hingga saat ini tim ahli geologi tengah melakukan pengkajian terhadap keamanan lahan tersebut.

Baca juga: Jokowi Buka Opsi Relokasi bagi Warga di Atas Garis Gempa

Sutopo menambahkan, seluruh warga terdampak gempa yang kehilangan rumah sudah setuju terhadap rencana relokasi. Tetapi, akan tetapd ibuat pernyataan tertulis mengenai persetujuan relokasi tersebut, supaya tidak menimbulkan sengketa lahan di kemudian hari.

"Mereka sudah trauma, apalagi melihat rumahnya sudah tidak ada, melihat rumahnya tertimbun. Masyarakat sudah menyetujui mereka ingin direlokasi," ujar Sutopo.

Gempa bermagnitudo 7,4 dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah, Jumat (8/10/2018) mengakibatkan 82.775 warga terdampak mengungsi di sejumlah titik.

Selain itu, dilaporkan 2.045 korban meninggal dunia dan 10.679 jiwa luka berat.

Tercatat pula, 67.310 rumah dan 2.736 sekolah rusak. Serta terdapat 20 fasilitas kesehatan dan 12 titik jalan rusak berat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Nasional
Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Nasional
Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Nasional
PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com