Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

1.001 Cara Grace Natalie Tekan Pengeluaran Saat Kampanye Caleg

Kompas.com - 10/10/2018, 10:01 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2019.

Dengan dana awal sebesar Rp 50 juta, Grace maju dari Daerah Pemilihan (dapil) Jakarta III, meliputi Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu.

Dari mana ia mengumpulkan dana kampanye?

Grace mengatakan, ia mengandalkan partisipasi publik sebagai penunjang dirinya untuk "nyaleg".

"Kalau saya pengennya dana ini muter. Kami tinggalkan cara-cara berpolitik zaman dulu yang sangat money politic. Jadi kalau saya sih banyak mengandalkan partisipasi publik," kata Grace saat dihubungi Kompas.com, Selasa (9/10/2018).

Salah satu bentuk partisipasi publik adalah publik diminta membayar untuk mengikuti sebuah acara tertentu.

Misalnya, pada sebuah acara di mana Grace sebagai salah satu pembicara beberapa waktu lalu. Pada acara tersebut, hadirin harus membayar minimum Rp 150.000.

Bahkan, orang yang ingin duduk semeja dengannya harus merogoh kocek lebih dalam sebesar Rp 550.000.

Grace mengatakan, acara tersebut sangat sukses dan dipadati lebih dari 200 orang.

Menurut mantan jurnalis ini, hal itu terjadi karena ada kepercayaan publik terhadap rekam jejak partainya.

"Artinya PSI bekerja selama 4 tahun, kami bicara politik harapan, soal orang-orang yang terbaik," kata dia.

"Jadi orang mulai timbul trust. Kalau tidak trust ngapain juga, sudah mereka buang waktu, bayar pula," lanjut Grace.

Blusukan

Selain itu, blusukan juga menjadi salah satu cara yang getol dilakukan Grace.

Tak hanya untuk memperkenalkan diri, blusukan sangat berguna untuk memperoleh berbagai bentuk bantuan dari masyarakat.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com