Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Pencarian Korban Bencana Sulteng Dihentikan 11 Oktober 2018

Kompas.com - 09/10/2018, 16:10 WIB
Yoga Sukmana,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan proses pencarian korban terdampak gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah akan dihentikan pada 11 Oktober 2018. Hal itu sama seperti pernyataan BNPB beberapa hari lalu.

Namun demikian, untuk proses keseluruhan tanggap darurat akan terus berlanjut. 

"Tanggap darurat itu terdiri dari tahapan evakuasi, merawat yang luka-luka, dan juga melayani yang selamat. Tetap jalan ini, yang berhenti hanya evakuasi yang meninggal. Itu saja," ujarnya di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (9/10/2018)

Baca juga: Kemensos Buka Posko untuk Lansia Terdampak Gempa dan Tsunami di Palu

Wapres mengatakan, penghentian pencarian pada 11 Oktober 2018 diputuskan karena peluang korban yang belum ditemukan untuk hidup sangat kecil setelah dua pekan bencana terjadi.

Seperti diketahui, terdapat beberapa wilayah di Palu yang mengalami likuefaksi tanah pasca gempa. Akibatnya banyak rumah warga yang ambles. Diperkirakan banyak korban yang turut tertimbun.

Kalla mengatakan, proses pencarian korban sulit dilakukan karena tanahnya sangat labil. Bahkan alat berat milik PMI kata dia ikut tenggelam saat berupaya masuk ke daerah tersebut.

"Itu yang saya katakan tadi kemungkinan hidupnya boleh dibilang kecil sekali kecuali ada mukjizat. Maka kalau dihentikan dipasrahkan untuk dikuburkan," kata Kalla.

Baca juga: Animals Warrior, Bergerak Selamatkan Satwa Korban Bencana di Palu

Sebelumnya Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, setelah 11 Oktober, korban yang tidak juga ditemukan akan dinyatakan hilang.

Apalagi, mengingat waktu 14 hari pasca gempa dan tsunami, di mana kondisi jenazah sudah mulai rusak.

Meski demikian, menurut Sutopo, bukan berarti kegiatan pencarian korban akan langsung dihentikan. Perubahan terjadi pada jumlah personel dan peralatan yang mulai berkurang.

Kompas TV Pangdam IV Diponegoro siap mengirimkan personelnya kalau dibutuhkan untuk membantu bencana di Palu dan Donggala.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com