Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: Kalau Masa Kampanye Apa Saja Disalahkan...

Kompas.com - 09/10/2018, 14:55 WIB
Yoga Sukmana,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menjawab kritik koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali yang dinilai terlalu mewah.

"Ya kalau namanya masa kampanye apa saja (yang dilakukan pemerintah) disalahkan," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (9/10/2018).

Wapres mengatakan, anggaran penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia sebesar Rp 800 miliar sebagain besar dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur di Bali.

Baca juga: IMF: Indonesia Sukses Hadapi Tekanan Ekonomi Global

Misalnya ucap Kalla, perbaikan jalan, pembentukan underpass, hingga perbaikan bandara untuk menyambut ribuan tamu yang datang untuk mengikuti acara tahunan tersebut.

"Ini bukan Asian Games. Kalau Asian Games kan kita semua yang bayar.  Kalau ini dia orang-orang kaya. Semua biaya sendiri, makan bayar sendiri, hotel bayar sendiri, yang diperbaiki itu perbaikan infrastruktur dan pelayanan kesehatan," kata dia.

Dengan banyaknya tamu yang datang ke Bali seiring penyelengaraan acara tersebut, Kalla yakin biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa kembali melalui pajak.

Baca juga: Luhut dan Sri Mulyani Tegaskan Acara IMF Tak Gunakan Dana Gempa

Sebab kata dia, para tamu itu pasti akan belanja, makan hingga menginap di hotel dengan harga yang sudah termasuk pajak.

Bahkan Kalla yakin manfaat penyelengaraan itu akan jauh lebih besar dari biaya yang di keluarkan.

"Kalau hanya biaya Rp 800 miliar banyak negara pasti mau jadi tuan rumah. Ini kan di bidding juga seperti Olimpiade. Asian Games, Olimpiade aja kita siap apalagi ini," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com