Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendikbud Serahkan 13.667 Soal Seleksi CPNS 2018 ke Kementerian PAN-RB

Kompas.com - 09/10/2018, 11:19 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Soal-soal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018, rampung.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai perancang soal sudah menyerahkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) selaku Koordinator Panitia Seleksi Nasional.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, kementerianya berkomitmen dalam membantu proses pengadaan CPNS yang berkualitas.

"Kemendikbud berkomitmen untuk selalu dapat membantu proses pengadaan CPNS secara akuntabel dan transparan sehingga diperoleh calon-calon aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas dan berwawasan global," ujar Muhadjir sebagaimana dikutip dari siaran pers, Selasa (9/10/2018).

Baca juga: Kemenpan RB Rilis Perubahan Syarat CPNS 2018 Terkait Akreditasi

Penyusunan soal juga didukung oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi serta Badan Siber dan Sandi Negara.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi menjelaskan, jumlah total soal yang diserahkan ke Kementerian PAN-RB sebanyak 13.667 soal yang dibuat oleh 110 penulis dari 18 perguruan tinggi yang ditunjuk.

"Soal SKD ini nantinya akan diacak untuk kemudian disajikan sebagai paket soal bagi para peserta tes. Dipastikan setiap peserta akan mendapatkan paket soal yang berbeda-beda," ujar Didik.

Baca juga: Pendaftaran CPNS Diperpanjang, Ini Penjelasan BKN

Menteri PAN-RB Syafruddin menambahkan, proses rekrutmen CPNS kali ini merupakan momentum bersejarah. Sebab, berdasarkan jumlah formasi adalah yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

Syafruddin juga menyoroti masih banyak pihak yang berpandangan negatif atas seleksi CPNS 2018 ini.

Ia memastikan, pemerintah akan mereduksi hal itu dengan menghadirkan proses yang transparan dan akuntabel.

"Kembali saya sampaikan, ini adalah demi kepentingan bangsa dan negara," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com