Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN: Hasil Survei SMRC soal Ekonomi Berbeda dengan Fakta di Lapangan

Kompas.com - 09/10/2018, 09:59 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno tak sependapat dengan hasil survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) yang menyatakan sebagian besar masyarakat puas dengan hasil kinerja pemerintah Presiden Joko Widodo.

Eddy menilai, jika dilihat dari indikator di sektor ekonomi, hasil survei tersebut bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan.

"Menurut saya fakta di lapangan justru berbeda dengan apa yang ditampilkan oleh hasil survei," ujar Eddy saat ditemui di rumah pemenangan PAN, Jalan Daksa, Jakarta Selatan, Senin (8/10/2018) malam.

Menurut Eddy, sebagian besar masyarakat justru mengeluhkan harga kebutuhan bahan pokok yang semakin mahal.

Baca juga: Menurut PAN, Terlalu Dini Menyimpulkan Elektabilitas Capres dari Hasil Survei

Hal itu terjadi karena nilai Tukar rupiah terhadap dolar AS yang melemah. Selain itu, ia juga menyoroti defisit transaksi berjalan yang semakin melebar.

Eddy meyakini hasil survei tersebut akan berubah dalam beberapa bulan ke depan seiring dengan perubahan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah selama masa kampanye, terutama di bidang ekonomi.

"Hasil survei itu akan berubah seiring dengan persepsi masyarakat yang berubah selama masa kampanye. Terlalu dini bagi survei manapun yang bisa memberikan kesimpulan terhadap hasil akhir dari pilpres 2019," kata Eddy.

"Kembali lagi ayo kita lihat perkembangannya dalam beberapa bulan ke depan," ucapnya.

Sebelumnya, Saiful Mujani  Research Consulting (SMRC) merilis survei terbarunya pada Minggu (7/10/2018).

Salah satu yang ditangkap yakni kepuasaan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Jubir Prabowo-Sandi: Kami Hargai Hasil Survei, tetapi...

Namun, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan, responden yang menyatakan tidak puas dengan kinerja Jokowi juga cukup tinggi. Angkanya mencapai 25,4 persen, sementara yang tidak menjawab hanya 1,2 persen.

Kepuasaan kepada Jokowi tak lepas dari persepsi responden atas berbagai indikator kondisi terkini.

Sebanyak 41,9 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional saat ini lebih baik dari tahun lalu.

Sementara itu 22 persen menyatakan lebih buruk, 29,3 persen tidak ada perubahan dan 6,8 persen tidak menjawab.

.

.

.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Visi dan Misi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com