Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meutya Hafid: Menyakitkan, Politisi dan Pimpinan DPR Tak Paham UU ITE

Kompas.com - 04/10/2018, 14:13 WIB
Yoga Sukmana,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Meutya Hafid, menyayangkan banyak orang yang belum memahami Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Anggota Komisi I DPR itu tak habis pikir, orang-orang yang tak paham UU ITE ternyata juga mencakup para anggota DPR yang terlibat dalam pembuat undang-undang.

"Menyakitkan bagi kami yang turut membahas UU ini bahwa banyak politisi bahkan ada pimpinan DPR yang tidak memahami UU ITE," ujarnya di Posko Cemara, Jakarta, Kamis (4/10/2018).

"Jelas dikatakan dalam UU tersebut bahwa penyebar hoaks atau berita bohong melalui elektronik harus bertanggung jawab secara hukum," sambung politisi Partai Golkar itu.

Baca juga: 4 Anggota DPR Dilaporkan ke MKD Terkait Kebohongan Ratna Sarumpaet

Hal itu disampaikan Meutya menanggapi penyebaran berita bohong terkait pengeroyokan aktivis Ratna Sarumpaet.

Salah satu orang yang menyebarkan hoaks tersebut yakni Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

"Ibu Ratna mungkin tidak dijerat oleh UU ITE karena Ibu Ratna tidak menyebarkan secara elektronik, tapi mereka politisi-politisi yang juga membahas dan juga mengesahkan. Bahkan di meja pimpinan DPR kemudian terlibat melanggar UU dengan saksama," kata dia.

Baca juga: Prabowo Subianto: Saya Minta Maaf

Padahal, ucapnya, saat UU itu dibahas, kontroversi yang terjadi sangat besar. Namun, ia menilai, kini UU itu dengan santai dilanggar oleh orang-orang yang di Parlemen dan tak mau bertanggung jawab.

Ratna Sarumpaet sebelumnya mengakui bahwa dia tidak pernah dianiaya atau dikeroyok. Ia mengaku telah berbohong kepada keluarga dan koleganya.

"Jadi tidak ada penganiayaan. Itu hanya khayalan entah diberikan setan-setan mana dan berkembang seperti itu," ujar Ratna di rumahnya di kawasan Kampung Melayu Kecil V, Jakarta Selatan, Rabu (3/9/2018).

Baca juga: Sandiaga Uno Mengaku Syok Ratna Sarumpaet Berbohong

Setelah pengakuan Ratna tersebut, Prabowo Subianto dan para politisi lainnya kemudian meminta maaf telah menyebarkan kebohongan.

Prabowo mengaku saat itu memercayai apa yang disampaikan kepadanya. Ia mengaku terusik dan khawatir saat melihat kondisi Ratna.

Meski demikian, Prabowo merasa tidak bersalah terkait pernyataannya pada Rabu malam, terkait Ratna.

"Saya tidak merasa berbuat salah, tapi saya akui saya grusah-grusuh (terburu-buru). Tim saya ini baru, baru belajar. Tapi tidak ada alasan kalau kita salah, kita akui salah," ujar Prabowo.

Pimpinan DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon juga meminta maaf.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com