Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Instruksikan Kapolri Tangkap Penyebar Hoaks Gempa dan Tsunami Sulteng

Kompas.com - 02/10/2018, 14:46 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo meminta Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengerahkan jajarannya untuk menangkap pihak-pihak yang menyebarkan berita tidak benar alias hoaks terkait gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

"Jangan sampai muncul hoaks, berita tidak benar yang meresahkan masyarakat, tidak enak dan tidak elok," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Baca juga: Hoaks, Informasi Gempa 8.1 M dan Tsunami Susulan di Palu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat menggelar konferensi pers seusai rapat koordinasi penanganan bencana gempa bumi di Palu, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Sabtu (29/9/2018) dini hari. Dok. Kemenko Polhukam Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat menggelar konferensi pers seusai rapat koordinasi penanganan bencana gempa bumi di Palu, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Sabtu (29/9/2018) dini hari.
"Presiden sudah instruksikan Kapolri, siapa pun yang dalam bencana seperti ini memanfaatkan keprihatinan ini untuk kepentingan yang meresahkan masyarakat, segera kami tangkap," tambah dia.

Wiranto mengakui, masih ada kekurangan dalam penanganan yang dilakukan pemerintah pasca-gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Baca juga: 5 Fakta di Balik Gempa Donggala, Mengungsi di Bukit hingga Waspada Hoaks

Akan tetapi, ia meminta masyarakat merujuk pada sumber resmi pemberitaan dari pemerintah.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah diberi kewenangan sebagai lembaga yang memberikan informasi soal perkembangan gempa di Sulteng.

"Berita-berita resmi akan kita keluarkan lewat pintu yang pasti, kita tunjuk humas BNPB untuk jelaskan penjelasan akurat ke masyarakat, sedangkan yang lain disesuaikan dengan pokok informasi yang disesuaikan oleh badan resmi yang kita tunjuk," kata Wiranto.

.

.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Fenomena Likuefaksi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com