Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Korban Bencana Panik Takut Kekurangan Makanan dan BBM

Kompas.com - 01/10/2018, 16:17 WIB
Yoga Sukmana,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, persoalan utama pascagempa 7,4 magnitudo di Palu dan Donggala, yakni ketersediaan makanan dan bahan bakar minyak (BBM).

Polri akan meningkatkan pengamanan di Palu dan Donggala. Terlebih terjadi perebutan makanan akibat kekhawatiran kekurangan logistik pascagempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

"Tetap kami imbau mereka untuk tetap mengindahkan hukum. Tapi persoalan utamanya adalah mereka panik karena takut kekurangan logistik makanan dan BBM," ujar Kapolri di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (1/10/2018).

Baca juga: Polri Memberi Toleransi Korban Bencana yang Berebut Makanan

Kapolri mengatakan, Polri akan menerjunkan tambahan personel ke Palu dan Donggala.

Rencananya 1.500-2.000 polisi akan dikirim ke lokasi bencana, namun belum disebutkan kapan tambahan personel itu akan dikirim.

Meski begitu, kata Kapolri, saat ini 400 polisi sudah berada di Palu dan Donggala.

Baca juga: Banyak Warga Berebut Makanan di Minimarket, Ini Kata Jokowi

Kapolri mengatakan, bantuan logistik terus disalurkan lewat pesawat hercules TNI. Selain itu, BUMN-BUMN juga berupaya untuk dalam penyediaan listik dan BBM.

"Hari ini saya bertemu di Balikpapan dengan menteri BUMN Bu Rini Soemarno. Dia sudah bawa semua kekuatan mulai dari Dirut Pertamina, Dirut PLN, Dirut Garuda, Dirut Angkasa Pura, kemudian dirut untuk Pelindo pelabuhan," kata dia.

"Sehingga saya harapkan listrik segera (tersedia), pelabuhan bisa normal secepat mungkin, listrik bisa normal. Kalau itu semua normal, maka logistik akan masuk, masyarakat akan tenang," sambung dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com