Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[HOAKS] Gempa Susulan Berpotensi Tsunami di Wilayah Sulawesi

Kompas.com - 01/10/2018, 10:27 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Pesan yang beredar melalui aplikasi percakapan WhatsApp mengenai gempa susulan bermagnitudo lebih dari 8.1 dan berpotensi tsunami dapat dipastikan hoaks.

Pesan tersebut menyebutkan jika informasi itu didapatkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Pesan ancaman gempa dan tsunami ini mulai menyebar di Kota Palu dan daerah lain.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho menegaskan informasi tersebut bohong.

Narasi yang beredar:

Pesan bohong mengenai prediksi gempa dan tsunami ini beredar melalui pesan aplikasi WhatsApp.

Berikut bunyi pesannya:

Tolong hubungi mama mea dll yang dipalu...
Palu siaga 1..
Barusan temanku di BMKG habis periksa alat pendeteksi gempa yg dorang taro dilaut.. kalau gempa susulan akan ada.. lebih besar dari kemarin.. berkekuatan 8.1 keatas.. dan berpotensi tsunami yg lebih besar dari kemarin.

Sutopo menegaskan, informasi yang dapat meresahkan masyarakat tersebut adalah hoaks.

Melalui akun resmi Twitternya, @Sutopo_PN, ia mengimbau masyarakat untuk mengabaikan pesan itu.

"Ini hoax. Tidak ada satu pun negara di dunia dan iptek yang mampu memprediksi gempa secara pasti," tulis Sutopo di akun twitternya.

Tanggapan BMKG

BMKG turut menanggapi terkait hoaks-hoaks yang muncul setelah bencana gempa dan tsunami menerjang daerah Sulawesi Tengah.

Salah satu berita bohong yang tersebar di masyarakat adalah informasi akan terjadi tsunami di daerah Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Melalui akun Twitter BMKG Sulsel, @BMKGSulsel, pihaknya menegaskan tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut.

Menanggapi isu terkait hoaks yang beredar di wilayah Sulawesi, BMKG Wilayah IV Makassar mengeluarkan surat resmi bernomor KP.015/616/KBW.IV/IX/2018.

Surat ini dikeluarkan di Makassar, Minggu (30/9/2018), bertanda tangan Plt Kepala Joharman, SH, MM.

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com