Kubu Jokowi-Ma'ruf: Sandiaga Pernah Kampanye Waktu Jadi Wagub, Apakah Etikanya Rendah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, menyatakan, kritik kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ihwal pelibatan menteri Kabinet Kerja ke dalam tim kampanye tidak tepat.

Hal itu disampaikan Ace menanggapi kritik Koordinator Juru Bicara Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, yang menyatakan Jokowi tak etis lantaran melibatkan menteri untuk kampanye.

"Dahnil Anzar lupa bahwa Sandiaga Uno ketika menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta pernah menjadi Juru Kampanye bagi calon kepala daerah yang diusung oleh Gerindra. Apakah itu juga menunjukan bahwa Sandiaga Uno memiliki etika yang rendah?" kata Ace melalui keterangan tertulis, Jumat (28/9/2018).

Baca juga: Jubir Prabowo-Sandiaga Sebut Etika Politik Kubu Jokowi-Maruf Rendah

"Jangan menuduh sesuatu yang akhirnya terkait dengan dirinya sendiri. Jangan bermain air di dulang, lalu memercik ke muka sendiri," lanjut Ace.

Ia meminta masuknya 15 menteri Kabinet Kerja ke dalam tim kampanye tak perlu dipermasalahkan secara berlebihan.

Sebab, kata Ace, menteri sejatinya jabatan politik dan juga pembantu Presiden. Karena itu wajar bila para menterk yang berasal dari partai politik mendukung kembali terpilihnya Presiden Jokowi.

Selain itu, lanjut Ace, tak ada larangan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait keterlibatan menteri dan kepala daerah dalam kampanye Pilpres.

Baca juga: Kubu Prabowo Kritisi Keberadaan 15 Menteri di Timses Jokowi-Maruf

"Yang terpenting adalah menteri tersebut tidak menggunakan fasilitas negara dan harus cuti semasa kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Saya kira soal itu sangat jelas dan clear," lanjut politisi Golkar itu.

Dahnil sebelumnya menilai koalisi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin memiliki etika politik yang rendah.

Hal itu ia sampaikan merespons 15 menteri Kabinet Kerja yang masuk dalam struktur Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin.

Bagi saya, masuknya 15 Menteri kabinet kerja menjadi Timses, membuktikan rendahnya etika politik petahana," ujar Dahnil kepada Kompas.com, Jumat (28/9/2018).

Menurut Dahnil, masuknya menteri dalam tim kampanye berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, kinerja menteri juga akan terganggu.

"Saya kira para menteri yang menjadi timses tersebut perlu belajar dari sikap Pak Mahfud MD yang menolak menjadi Timses karena merasa tak elok karena beliau masih menjabat BPIP, atau bisa juga meneladani etika Pak Din Syamsudin yang mundur," kata Dahnil.

Ia menegaskan, pasangan Prabowo-Sandiaga berkomitmen tidak melibatkan para kepala daerah yang berasal dari kader partai pengusung sebagai bagian dari tim kampanye.

"Mereka hanya diminta untuk bekerja maksimal untuk pelayanan dan pembangunan dan tidak perlu terbebani dengan kampanye Prabowo-Sandiaga," kata dia.