Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Paloh Minta Kader Nasdem Waspadai Serangan Isu Negatif Selama Pemilu 2019

Kompas.com - 27/09/2018, 16:37 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

MAKASSAR, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meminta seluruh kadernya untuk mewaspadai serangan isu-isu negatif di Pemilu 2019 yang mengancam ciitra partai, caleg bahkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang diusung Nasdem.

"Ini hal yang harus diperhatikan bagaimana kita menghadapi propaganda, isu yang akan menjadi katakanlah sesuatu yang menyerang, melemahkan di dalam berkompetisi pada pileg dan pilpres," kata Paloh dalam pidatonya pada pembekalan caleg di Claro Hotel, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (27/9/2018) sore.

Baca juga: Surya Paloh Minta Seluruh Caleg Nasdem Menangkan Jokowi-Maruf Amin

Paloh menekankan, setiap gagasan, program kerja, visi dan misi yang diusung demi kemajuan negara harus disebarluaskan secara masif ke masyarakat.

Hal itu guna menekan serangan isu-isu negatif yang ada.

"Karena belum tentu pikiran mulia, niat baik, moral kita berpolitik, konsistensi sikap bisa dipahami sepenuhnya oleh masyarakat luas tanpa kita mempersiapkan sebaik mungkin dipahami seluas-luasnya oleh masyarakat," kata dia.

Baca juga: Surya Paloh Akan Mundur dari Ketum jika Nasdem Tak Raih Tiga Besar

Salah satu sarana yang kuat untuk menyuarakan narasi-narasi positif adalah melalui media sosial.

Dengan demikian, ia meminta kadernya untuk konsisten menyuarakan narasi positif demi melawan serangan isu negatif yang ada.

Ia optimistis langkah itu akan memudahkan Nasdem mencapai targetnya di pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com