Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Nasdem Laporkan Dana Awal Kampanye

Kompas.com - 23/09/2018, 15:05 WIB
Reza Jurnaliston,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasional Demokrat (NasDem) melaporkan dana awal kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam pelaporan tersebut, Partai NasDem diwakili bendahara umumnya, Ahmad Ali.

Ali mengatakan, dana awal kampanye Partai Nasdem yang tercatat di rekening sekitar Rp 500 juta.

"Kita baru buka rekening 5 hari yang lalu, kemudian diumumkan untuk dibuat laporannya. Dananya Rp 500 juta dan tambah bantuan sekitar Rp 7 miliar berupa barang dan jasa," kata Alim saat ditemui di Gedung KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Minggu (23/9/2018).

Baca juga: KPU Benarkan Partai Nasdem Tarik 2 Caleg Eks Koruptor

Ali menjelaskan dana tersebut berasal dari kas partai, relasi, donatur partai serta para anggota partai.

Ali mengatakan, pelaporan awal dana kampanye Partai NasDem hari ini sifatnya baru pelaporan pembukaan rekening.

“Kita belum melaporkan secara detail sumber-sumber penerimaan dari partai,” kata Ali.

Nantinya, kata Ali, pada 2 Januari 2019 Nasdem melaporkan kembali dana kampanye yang akan digunakan.

“KPU mewajibkan kita melaporkan kembali pada tanggal 2 Januari 2019, kalau saya tidak salah, itu lebih pada penerimaan, belum penggunaan. Ini lebih pada KPU ingin agar semua partai politik lebih terbuka dalam mengelola sumber-sumber pendanaanya,” kata Ali.

Lebih lanjut, saat ditanya target dana yang akan dikumpulkan Partai NasDem, Ali menjawab  Partai Nasdem tak punya target khusus.

“Kita tidak menargetkan dananya, tetapi kita menargetkan hasil yang kita dapat. Target kita jelas 100 kursi DPR RI, masuk tiga besar. Nah, berapa uang yang dibutuhkan, kita enggak tahu,” tutur Ali.

Baca juga: Merasa Sudah Coret 2 Caleg Eks Koruptor, Nasdem Minta KPU Klarifikasi

Lebih lanjut, Ali mengapresiasi sistem pelaporan awal dana kampanye yang diinisiasi oleh KPU untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi setiap parpol peserta pemilu 2019.

“Ini hal yang bagus, ini melatih, membuat partai politik terbuka,” kata Ali.

“Namun, karena ini sistem baru, KPU harus lebih siap merancang suatu sistem, harus disiapkan operasinya sehingga tidak kendala dalam pelaksanaannya,” Ali menambahkan.

Kompas TV Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf telah membuka rekening di tingkat nasional dan daerah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Nasional
Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com