Hakim Anggap Kepala Bakamla Lalai Angkat Ali Habsyi sebagai Narsum

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Arie Soedewo dianggap lalai oleh majelis hakim.

Anggapan itu karena Arie mengangkat Ali Fahmi alias Ali Habsyi sebagai narasumber kepala Bakamla bidang perencanaan serta pengadaan barang dan jasa.

Hal itu dikatakan majelis hakim saat Arie bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (26/9/2018). Arie Soedewo bersaksi untuk terdakwa mantan anggota Komisi I DPR, Fayakhun Andriadi.

"Berarti anda lalai dengan mengangkat Ali Habsyi," ujar salah seorang anggota majelis hakim.

Baca juga: Aliran Uang Suap Fayakhun dan Pejabat Bakamla Juga Dilaporkan ke Novanto

Sebelumnya, Arie menjelaskan bahwa Ali Habsyi pernah mendatanginya pada saat dia dilantik sebagai kepala Bakamla pada Maret 2016. Ali menjelaskan bahwa dia cukup berpengalaman di Kementerian Pertahanan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Setelah itu, Arie mengaku mengangkat Ali Habsyi sebagai narasumber untuk membantunya menjalankan tugas-tugas selaku kepala Bakamla. Namun, tugas Ali hanya sebatas perencanaan dan pengadaan.

Tetapi, menurut Arie, dia baru tahu belakangan bahwa Ali mengurus usulan anggaran Bakamla di DPR RI. Arie juga baru mengetahui bahwa Ali menerima uang dari calon rekanan yakni, PT Merial Esa terkait pengusulan anggaran tersebut.

"Dia pernah bilang, 'Pak nanti saya hubungi orang DPR'. Saya bilang, itu bukan urusan dia. Di situ saya mulai curiga. Saya sampaikan jangan sempat main-main," kata Arie.

Baca juga: Fayakhun Mengaku Dikenalkan Staf Kepala Bakamla oleh TB Hasanuddin

Hakim kemudian menanyakan apakah Arie mengetahui keberadaan Ali saat ini. Sebab, menurut hakim, keberadaan Ali menjadi misterius karena tidak ada yang mengetahuinya.

"Saya tidak tahu dia di mana. Tapi dulu alamatnya di Depok," kata Arie.

Dalam kasus ini, Fayakhun Andriadi didakwa menerima suap 911.480 dollar Amerika Serikat. Uang tersebut diduga diberikan oleh Direktur Utama PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah.

Menurut jaksa, uang tersebut diduga diberikan agar Fayakhun selaku anggota Komisi I DPR mengupayakan alokasi atau ploting penambahan anggaran pada Bakamla. Anggaran tersebut rencananya untuk pengadaan satelit monitoring dan drone.