Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Ribut Impor Beras, Jokowi Minta Menko Darmin Panggil Mendag dan Dirut Bulog

Kompas.com - 20/09/2018, 12:56 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ribut-ribut soal impor beras antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Direktur Utama Badan Urusan Logistik Budi Waseso sudah sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Presiden pun meminta Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk memanggil Budi Waseso dan Enggartiasto.

"Secepatnya Presiden (meminta) supaya Menteri Koordinator mengundang," kata kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Moeldoko mengatakan, pada prinsipnya tak ada yang salah dengan kebijakan impor beras jika kebutuhan dalam negeri tak tercukupi. Dia pun menilai, perseteruan yang terjadi antara Budi Waseso dan Enggar hanyalah masalah komunikasi.

Baca juga: Merespons Mendag soal Gudang, Buwas Keluarkan Makian Khas Jawa

"Sebentar lagi mau diundang menteri koordinator ekonomi untuk duduk sama-sama. Enggak boleh begitu (ribut-ribut di publik). Semuanya harus berkoordinasi dengan baik," kata Moeldoko.

Sementara itu, Darmin memastikan bahwa pertemuan antara Budi Waseso dan Enggar akan digelar dalam waktu dekat. Pertemuan itu juga akan diikuti Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

"Saya masih cari waktu," kata Darmin.

Baca juga: Ini Komentar Mendag soal Bulog yang Ngotot Tak Mau Tambah Impor Beras

Budi Waseso sebelumnya menyatakan, pihaknya harus menyewa gudang milik institusi negara lain untuk menyimpan stok beras yang melimpah. Buwas pun mengaku bingung dengan Mendag yang menyatakan bahwa persoalan gudang ini bukan urusan pemerintah.

Dia tampak kesal bahkan sempat mengeluarkan makian khas jawa.

“Saya bingung ini berpikir negara atau bukan. Coba kita berkoordinasi dan samakan pendapat jika keluhkan fakta gudang. Saya bahkan menyewa gudang itu kan cost-nya nambah. Kita kan sama-sama (urusan) negara," ujar Buwas saat konferensi pers di Kantor Bulog Pusat Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Kompas TV Buwas menyindir eks Dirut Bulog yang selama ini melakukan impor beras.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com