Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Saat Ini Banyak Hate Speech yang Tidak Diproses Hukum

Kompas.com - 18/09/2018, 23:59 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, rakyat Indonesia merasa takut berbicara di ruang publik dan media sosial karena khawatir akan dikriminalisasi.

Meski demikian, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia Harkristuti Harkrisnowo memiliki pendapat berbeda dari SBY tersebut.

"Mungkin saya melihatnya agak berbeda ya dengan Pak SBY. Pada zaman sekarang ini, saya melihat banyak sekali statemen yang dibuat oleh banyak orang dan itu sebenarnya bagian dari tindak pidana, tapi justru tidak diproses hukum. Misalnya penghinaan, pencemaran nama baik," ujar Harkristuti kepada Kompas.com, Selasa (18/9/2018).

Baca juga: SBY: Rakyat Takut Bicara, Khawatir Dikriminalisasi

"Coba saja buka Youtube. Pernyataan yang sifatnya mencaci maki dan fitnah, mulai dari ke pimpinan negara, pimpinan parpol, sampai sesama, itu kan banyak sekali. Itu kan yang tidak tertangani menurut saya," lanjut dia.

Oleh sebab itu, yang seharusnya menjadi isu utama bukanlah tentang kriminalisasi bagi mereka yang menyatakan pendapat, namun aparat hukum yang tidak bekerja secara optimal.

Harkristuti tak mengetahui mengapa aparat penegak hukum justru seperti kewalahan menghadapi kasus-kasus seperti itu. Ia menduga, fenomena itu disebabkan karena penggunaan media sosial yang masif sehingga pemantauan terhadapnya menjadi kurang.

"Selain itu, saya kira penyebabnya sopan santun, menghomati orang lain, menghormati perbedaan yang semakin kurang. Ini yang menurut saya menyedihkan ya," ujar Harkristuti.

Baca juga: Kemendagri Bantah Tudingan Pemerintah Kriminalisasi Ulama

Pada beberapa kasus, Harkristuti juga melihat, ada yang menganggap pernyataan yang diduga mengandung fitnah dan ujaran kebencian sebagai sesuatu hal yang tidak perlu ditanggapi.

"Dalam kasus yang delik aduan, ada yang berpikir karena itu. Kan banyak orang yang bilang, ngapain harus mengadukan? Saya ikut gila dong kalau melaporkan," ujar dia.

Diberitakan, SBY mengaku, seringkali mendengarkan keluhan dari masyarakat selama ia berkeliling ke berbagai wilayah di Indonesia.

"Saya mendengarkan suara rakyat yang merasa takut untuk berbicara di ruang publik maupun di media sosial, karena khawatir akan dikriminalisasi atau ditindak secara hukum," kata SBY dalam pidato politik memperingati 17 tahun Partai Demokrat di Djakarta Theater, Senin (17/9/2018).

Kompas TV Tokoh persaudaraan alumni 212 menjelaskan isi pertemuan dengan Presiden Joko Widodo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Nasional
Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Daftar Sementara Negara Peserta Super Garuda Shield 2024, dari Amerika hingga Belanda

Nasional
Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Nasional
Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

Nasional
Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Nasional
Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Nasional
Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Nasional
Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Nasional
Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com