Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jabat Staf Khusus Presiden, Johan Budi Merasa Tak Pantas Berkampanye di Pilpres

Kompas.com - 18/09/2018, 12:00 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Johan Budi mengundurkan diri dari posisi Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Johan mengatakan, pengunduran dirinya untuk menghindari konflik kepentingan.

"Yang lebih penting sebenarnya adalah saya menghindari benturan kepentingan itu. Kan saya staf khusus Presiden, kemudian berkampanye, kan enggak pas," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Baca juga: Johan Budi Mundur dari Posisi Jubir TKN Jokowi-Maruf

Selain itu, Johan juga mengaku ingin fokus sebagai caleg PDI-P. Ia akan maju di daerah pemilihan VII Jawa Timur.

"Karena itu memilih untuk fokus ke pencalegan sekaligus juga masih status sebagai staf khusus presiden," kata dia.

Johan mengatakan, pengunduran dirinya sebagai jubir TKN sudah ia komunikasikan dengan Presiden Jokowi.

 

Baca juga: 4 Kritik SBY untuk Jokowi di HUT Ke-17 Partai Demokrat

Ia juga sudah berkomunikasi dengan PDI-P selaku partai yang mengusulkannya sebagai Jubir. PDI-P akan segera mencari pengganti.

"Saya sudah sampaikan ke pimpinan DPP dan Mas Hasto (Sekjen PDI-P) sudah oke," kata Johan.

Selain Johan, ada dua pejabat Istana lain yang kini juga aktif di TKN Jokowi-Ma'ruf. Keduanya adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai wakil ketua dan Seskab Pramono Anung sebagai anggota dewan pengarah.

Selain itu, dua menteri kabinet kerja juga ikut masuk dalam TKN Jokowi-Ma'ruf. Keduanya yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagai Dewan Penasihat, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani sebagai Dewan Pengarah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com