Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto: Jokowi Sudah Jalankan Pakta Integritas Ijtima Ulama

Kompas.com - 17/09/2018, 17:47 WIB
Devina Halim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin menghormati dukungan yang diberikan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) kepada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Hasto Kristiyanto mengatakan, semua pihak bebas menentukan pilihan politik.

"Sikap tim kampaye, kami percaya bahwa kebebasan berpendapat, berkumpul, termasuk untuk menyampaikan aspirasi memberikan dukungan kepada pasangan calon mana, itu kami hormati," tutur Hasto di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018).

Baca juga: Ini Isi 17 Butir Pakta Integritas GNPF yang Diteken Prabowo-Sandiaga

Dukungan tersebut diberikan usai Prabowo menandatangani pakta integritas yang disodorkan oleh GNPF.

Terkait pakta integritas tersebut, Hasto mengklaim Jokowi sudah menjalankannya selama masa pemerintahan.

Menurut Hasto, Jokowi sudah bukan sekadar janji "hitam di atas putih", melainkan sudah merealisasikannya.

"Pak Presiden Jokowi dalam kepemimpinannya juga melakukan apa yang menjadi pakta integritas yang dihasilkan dari ijtima ulama tersebut di mana Jokowi juga menjalankan program-program keumatan dengan sangat baik," terangnya.

"Jadi Pak Jokowi bukan dalam dataran janji, bukan dataran opini, tetapi sudah dalam wilayah kerja nyata, kerja konkret untuk rakyat, dan itu berdasarkan aspirasi yang juga disampaikan oleh para tokoh tokoh agama," lanjut Hasto.

Baca juga: Rizieq Shihab Ajak Umat Islam Menangkan Prabowo-Sandiaga

Pada Minggu (16/9/2018), Prabowo menandatangani pakta integritas berisi 17 poin kontrak politik.

Pakta itu diteken oleh Prabowo dan perwakilan peserta Ijtima Ulama II, yaitu KH Abdul Rosyid Abdullah Syafii serta Ketua GNPF Yusuf Muhammad Martak.

Poin 1-15 berisikan hal-hal umum seperti melaksanakan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung nilai-nilai religius dan etika, mementingkan rakyat, menjaga keutuhan NKRI, menjaga kekayaan alam nasional dan lain-lain.

Baca juga: Prabowo-Sandi Didukung GNPF, Maruf Amin Klaim Didukung 400 Kiai Besar

Lalu, poin ke-16 dari pakta integritas GNPF Ulama yang disetujui Prabowo menyebutkan siap menggunakan hak konstitusional dan atributif yang melekat pada jabatan presiden untuk melakukan proses rehabilitasi, menjamin kepulangan, serta memulihkan hak-hak Habib Rizieq Shihab sebagai warga negara Indonesia.

Untuk poin terakhir menyebutkan untuk menghormati posisi ulama dan bersedia untuk mempertimbangkan pendapat para ulama dan pemuka agama lainnya dalam memecahkan masalah yang menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com