Kompas.com - 18/09/2018, 10:10 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan pidato politik memperingati 17 Tahun Partai Demokrat di Djakarta Theater, Jakarta, Senin (17/9/2018). Abror RizkiKetua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan pidato politik memperingati 17 Tahun Partai Demokrat di Djakarta Theater, Jakarta, Senin (17/9/2018).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato politiknya dalam rangka memperingati hari jadi Partai Demokrat yang ke-17.

Acara digelar di Jakarta Theater, Senin (17/9/2018) malam, dengan dihadiri para anggota DPR, caleg DPR, ketua DPD I dan para kepala daerah dari Partai Demokrat.

Pidato SBY selama 30 menit itu disiarkan langsung di salah satu stasiun televisi swasta. Dalam pidatonya, Presiden keenam RI ini beberapa kali menyinggung soal klaim keberhasilan di 10 tahun era pemerintahannya dulu.

SBY pun beberapa kali mengkritik pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini.

Berikut kutipan pidato SBY saat mengkritik pemerintah yang telah dirangkum Kompas.com:

Program Pro Rakyat Dihilangkan

Partai Demokrat memang sangat peduli dan mengutamakan taraf hidup rakyat yang tergolong miskin dan rentan miskin. Mereka adalah yang disebut dengan “40 persen kalangan terbawah”, yang saat ini, di Indonesia jumlahnya mencapai sekitar 100 juta orang.

Selama memimpin Indonesia, terus terang saya memiliki keberpihakan yang tinggi terhadap saudara-saudara kita yang hidupnya belum baik ini. Ini tidak mengada-ada dan juga bukanlah sebuah pencitraan. Bagi saya, menolong dan meningkatkan kualitas hidup golongan miskin dan kurang mampu adalah merupakan kewajiban moral.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ekonomi pasar bebas dan kapitalisme sering tidak sensitif dan tidak peduli pada kemiskinan dan kesenjangan. Justru, negara, pemerintah dan pemimpin harus hadir, peduli dan melakukan langkah-langkah serius untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Baca juga: SBY: Bukan Infrastruktur Tak Penting, tapi Rakyat Susah Harus Diutamakan

Jika ada konflik penentuan prioritas dalam kebijakan ekonomi, saya berpendapat bahwa rakyatlah yang diutamakan. Bukan berarti pembangunan infrastruktur fisik tidak penting, karena ketika Partai Demokrat berada di pemerintahan, pembangunan infrastruktur juga dilakukan. Tetapi, sekali lagi, rakyat yang sedang susah harus kita utamakan.

Selama 10 tahun, saya memimpin Indonesia dengan dukungan Partai Demokrat, kita jalankan berbagai program pro rakyat, untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan.

• Kita memberikan BLT atau BLSM ketika daya beli rakyat amat rendah dan tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Nasional
Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

Nasional
KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Prabowo, Ganjar, Anies Tiga Besar Kandidat Capres Menurut Survei, PKS Harap Lebih Banyak Tokoh Lagi

Prabowo, Ganjar, Anies Tiga Besar Kandidat Capres Menurut Survei, PKS Harap Lebih Banyak Tokoh Lagi

Nasional
Kejagung Periksa 5 Saksi dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 5 Saksi dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan

Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan

Nasional
Eks Wakil Ketua KPK: Pemecatan Pegawai Harus melalui Audit, Tak Bisa Berdasarkan Tes

Eks Wakil Ketua KPK: Pemecatan Pegawai Harus melalui Audit, Tak Bisa Berdasarkan Tes

Nasional
UPDATE 18 Juni: Sebaran 12.990 Kasus Baru Covid-19, Jakarta 4.737 Kasus

UPDATE 18 Juni: Sebaran 12.990 Kasus Baru Covid-19, Jakarta 4.737 Kasus

Nasional
Peniadaan Cuti Bersama Natal dan Penggantian Libur Nasional, Menaker Segera Beri Surat Edaran ke Perusahaan

Peniadaan Cuti Bersama Natal dan Penggantian Libur Nasional, Menaker Segera Beri Surat Edaran ke Perusahaan

Nasional
Tekan Kenaikan Kasus Covid-19, Perhimpunan Dokter Sarankan PPKM Berskala Luas selama 2 Pekan

Tekan Kenaikan Kasus Covid-19, Perhimpunan Dokter Sarankan PPKM Berskala Luas selama 2 Pekan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X