Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/09/2018, 10:10 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato politiknya dalam rangka memperingati hari jadi Partai Demokrat yang ke-17.

Acara digelar di Jakarta Theater, Senin (17/9/2018) malam, dengan dihadiri para anggota DPR, caleg DPR, ketua DPD I dan para kepala daerah dari Partai Demokrat.

Pidato SBY selama 30 menit itu disiarkan langsung di salah satu stasiun televisi swasta. Dalam pidatonya, Presiden keenam RI ini beberapa kali menyinggung soal klaim keberhasilan di 10 tahun era pemerintahannya dulu.

SBY pun beberapa kali mengkritik pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini.

Berikut kutipan pidato SBY saat mengkritik pemerintah yang telah dirangkum Kompas.com:

Program Pro Rakyat Dihilangkan

Partai Demokrat memang sangat peduli dan mengutamakan taraf hidup rakyat yang tergolong miskin dan rentan miskin. Mereka adalah yang disebut dengan “40 persen kalangan terbawah”, yang saat ini, di Indonesia jumlahnya mencapai sekitar 100 juta orang.

Selama memimpin Indonesia, terus terang saya memiliki keberpihakan yang tinggi terhadap saudara-saudara kita yang hidupnya belum baik ini. Ini tidak mengada-ada dan juga bukanlah sebuah pencitraan. Bagi saya, menolong dan meningkatkan kualitas hidup golongan miskin dan kurang mampu adalah merupakan kewajiban moral.

Ekonomi pasar bebas dan kapitalisme sering tidak sensitif dan tidak peduli pada kemiskinan dan kesenjangan. Justru, negara, pemerintah dan pemimpin harus hadir, peduli dan melakukan langkah-langkah serius untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Baca juga: SBY: Bukan Infrastruktur Tak Penting, tapi Rakyat Susah Harus Diutamakan

Jika ada konflik penentuan prioritas dalam kebijakan ekonomi, saya berpendapat bahwa rakyatlah yang diutamakan. Bukan berarti pembangunan infrastruktur fisik tidak penting, karena ketika Partai Demokrat berada di pemerintahan, pembangunan infrastruktur juga dilakukan. Tetapi, sekali lagi, rakyat yang sedang susah harus kita utamakan.

Selama 10 tahun, saya memimpin Indonesia dengan dukungan Partai Demokrat, kita jalankan berbagai program pro rakyat, untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan.

• Kita memberikan BLT atau BLSM ketika daya beli rakyat amat rendah dan tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

• Kita memberikan raskin, dan menjalankan PKH bagi rakyat yang sangat miskin.

• Kita menjalankan Jamkesmas dan BPJS untuk membantu pelayanan kesehatan bagi rakyat kita.

• Kita memberikan bantuan kepada Lansia dan penyandang disabilitas.

• Kita menjalankan program BOS dan Bidikmisi untuk membantu kaum tidak mampu dalam bidang pendidikan.

• Kita memberikan KUR untuk membantu dan mengembangkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

• Kita menjalankan PNPM untuk melakukan pembangunan di kecamatan, termasuk infrastruktur di desa-desa, yang diperkuat dengan pemberian Dana Desa sebagai Implementasi Undang-Undang Desa tahun 2014.

• Kita terus meningkatkan gaji pegawai negeri, guru, TNI dan Polri serta upah buruh secara signifikan.

• Kita juga memberikan bantuan subsidi kepada para petani, nelayan dan peternak.

Program-program pro rakyat ini jelas membutuhkan anggaran yang besar. Sebagian dari padanya, merupakan subsidi.

Ada yang mengkritik saya dan tidak setuju dengan banyaknya anggaran yang tersedot untuk program pro rakyat ini.

Bahkan ada yang mengatakan program-program ini tidak produktif dan konsumtif sifatnya. Saya dan Partai Demokrat tentu tidak setuju, kalau membantu rakyat kecil dan rakyat yang sedang susah itu salah dan tidak produktif. Negara dan pemerintah justru wajib membantu rakyatnya yang susah dan tidak mampu.

Dewasa ini kita mendengar bahwa sebagian dari program-program itu diganti namanya, atau dikemas ulang.

Sebagian yang lain ditiadakan. Hal ini tentu merupakan hak dari pemerintahan yang sekarang. Yang penting, bagi Partai Demokrat, negara dan pemerintah tidak mengabaikan kewajibannya untuk membantu rakyat kecil atau wong cilik. Ini adalah konsep keadilan dan pemerataan.

Kenaikan harga dan pengangguran

Sekarang dan ke depan, Partai Demokrat akan terus mendengarkan suara rakyat, mengetahui persoalan yang dihadapi dan mencarikan solusinya. Satu tahun terakhir ini, saya pribadi, dan para kader utama Partai Demokrat telah berkeliling nusantara, mengunjungi ratusan kabupaten dan kota, untuk berdialog langsung dengan berbagai lapisan masyarakat.

• Saya mendengarkan keluhan ibu-ibu atas kenaikan harga-harga bahan pokok, sementara penghasilan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

• Saya menerima keluhan mereka-mereka yang sulit mendapatkan pekerjaan, juga yang justru kehilangan pekerjaan.

Baca juga: SBY: Saya Mendengar Keluhan Ibu-ibu soal Kenaikan Harga

• Saya menangkap kecemasan anak-anak muda, termasuk yang masih sekolah dan kuliah, atas kepastian pekerjaan yang akan mereka dapatkan.

• Saya menangkap kekhawatiran kalangan dunia usaha baik papan atas, menengah maupun bawah, atas terus menurunnya bisnis mereka. Keluhan mereka juga menyangkut kebijakan perpajakan yang dianggap membebani.

Kriminalisasi dan ketidakadilan hukum

• Saya mendengarkan kritik masyarakat atas penegakan hukum yang disana-sini dianggap kurang adil, termasuk dalam pemberantasan korupsi yang dinilai ada tebang pilihnya.

• Saya juga mendengarkan suara rakyat yang merasa takut untuk berbicara di ruang publik, maupun di media sosial, karena khawatir akan dikriminalisasi atau ditindak secara hukum.

Baca juga: SBY: Rakyat Takut Bicara, Khawatir Dikriminalisasi

Sebenarnya, kalau kita simak hasil survei dari berbagai lembaga survei, hal-hal inilah yang merupakan elemen ketidakpuasan masyarakat. Sama dengan yang saya dapatkan ketika bertemu dan berdialog dengan rakyat.

Pelemahan Rupiah

Di bidang ekonomi, saat ini kita menghadapi pelemahan rupiah yang tajam serta kenaikan harga minyak dunia. Sebagian pihak mengatakan bahwa faktor eksternal inilah yang menjadi biang keladi melemahnya ekonomi kita.

Namun, sebenarnya, faktor eksternal yang berdampak pada ekonomi kita bukanlah hal yang baru bagi Indonesia. Selama 10 tahun memimpin, saya juga kerap menghadapi tekanan ekonomi yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal.

Tahun 2005, tahun 2008 dan tahun 2013, kita menghadapi mero-ketnya harga minyak dunia. Tahun 2008 – 2009, kita menghadapi krisis perekonomian global.

Saya masih ingat, untuk menyelamatkan fiskal kita dari meroketnya harga minyak, harga BBM harus beberapa kali dinaikkan. Ini keputusan yang sulit dan tidak populer secara sosial dan politik.

Baca juga: Singgung Pelemahan Rupiah, SBY Bandingkan dengan Pemerintahannya Dulu

Bagi seorang presiden, ini juga mendatangkan risiko tersendiri, seperti yang saya alami ketika harus menaikkan harga BBM pada tahun 2008, beberapa bulan sebelum Pemilihan Presiden dilaksanakan.

Alhamdulillah, setelah kebijakan menaikkan harga BBM diambil, ekonomi kita selamat. Jadi, sebesar apapun faktor eksternal, selalu ada solusinya.

Demikian juga ketika Indonesia mendapatkan pukulan dan tekanan dari krisis ekonomi global 2008. Saat itu, kita takut kalau nasib Indonesia sama dengan krisis yang terjadi 10 tahun sebelumnya.

Tanda-tanda kepanikan juga sudah muncul. Namun, karena antisipasi yang cepat dan tepat, serta kebersamaan seluruh elemen bangsa untuk mengatasi krisis itu, Alhamdulillah, ekonomi kita selamat. Saya mengatakan bahwa faktor kepemimpinan, manajemen krisis dan kebersamaan kita juga merupakan kunci keberhasilan.

Kompas TV SBY menyampaikan pidato politik di Gedung Djakarta Theater, Jakarta Pusat.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keadilan Historis Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Keadilan Historis Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Nasdem Dekati Koalisi Gerindra-PKB, Nasib Pencapresan Anies Kini di Ujung Tanduk

Nasdem Dekati Koalisi Gerindra-PKB, Nasib Pencapresan Anies Kini di Ujung Tanduk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Akan Lengkapi Dandim-Danramil dengan Rantis 'Maung' | Internal Polri Tak Ingin Ferdy Sambo Dihukum Maksimal

[POPULER NASIONAL] Prabowo Akan Lengkapi Dandim-Danramil dengan Rantis "Maung" | Internal Polri Tak Ingin Ferdy Sambo Dihukum Maksimal

Nasional
Tanggal 31 Januari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 31 Januari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Syarat dan Cara Membuat Akta Kelahiran Terbaru

Syarat dan Cara Membuat Akta Kelahiran Terbaru

Nasional
Kereta Terakhir dari Duri ke Tangerang 2023

Kereta Terakhir dari Duri ke Tangerang 2023

Nasional
Apa itu Locus Delicti dan Tempus Delicti?

Apa itu Locus Delicti dan Tempus Delicti?

Nasional
Tanggal 30 Januari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 30 Januari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Yasonna Ke Silmy Karim: PNBP Imigrasi Memang Triliunan, tapi Gaji Kecil Pak!

Yasonna Ke Silmy Karim: PNBP Imigrasi Memang Triliunan, tapi Gaji Kecil Pak!

Nasional
Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Kena Blokir, KPK: Kalau Salah, Akan Dibuka Lagi

Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Kena Blokir, KPK: Kalau Salah, Akan Dibuka Lagi

Nasional
Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Diblokir, KPK: Ajukan Saja Permohonan Cabut Blokir

Rekening Penjual Burung Rp 2,5 Juta Diblokir, KPK: Ajukan Saja Permohonan Cabut Blokir

Nasional
Diminta Turunkan Biaya Haji 2023 Jadi Rp 50 Juta, Kemenag Bilang Begini

Diminta Turunkan Biaya Haji 2023 Jadi Rp 50 Juta, Kemenag Bilang Begini

Nasional
Bakamla Akan Bangun Sistem Pemantauan Maritim Nasional di 35 Titik

Bakamla Akan Bangun Sistem Pemantauan Maritim Nasional di 35 Titik

Nasional
Kaesang Berniat 'Nyalon' Kepala Daerah, PKB: Siapapun Harus Berpartai

Kaesang Berniat "Nyalon" Kepala Daerah, PKB: Siapapun Harus Berpartai

Nasional
Pemerintah Sebut Perubahan Sistem Pemilu di Tengah Tahapan Bisa Bikin Gejolak Masyarakat

Pemerintah Sebut Perubahan Sistem Pemilu di Tengah Tahapan Bisa Bikin Gejolak Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.