Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Akan Jelaskan soal Dispensasi ke Koalisi Prabowo-Sandiaga

Kompas.com - 12/09/2018, 20:01 WIB
Yoga Sukmana,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean memastikan, Partai Demokrat akan menjelaskan soal pemberian dispensasi untuk kader yang mendukung pasangan bakal calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin ke koalisi partai pendukung Prabowo-Sandiaga Uno.

Seperti diketahui, Partai Demokrat bakal memberikan dispensasi kepada DPD yang mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin dengan sejumlah syarat.

"Saya kira ini internal Demokrat ya. Tidak dibahas, tapi disampaikan kepada teman koalisi seperti Pak Prabowo," ujar Ferdinand di kediaman pribadi Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

"Tentu akan disampaikan dilema-dilema ini. Karena kader kami tidak ada yang masuk di capres-cawapres. Sementara pemilu serentak menjadi semua beban bagi partai yang tidak ada di capres-cawapres," sambung dia.

Ferdinand sebelumnya mengungkapkan, Partai Demokrat akan memberikan dispensasi kepada DPD yang mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Hal itu dilakukan dengan alasan untuk menjaga suara partai di daerah tertentu yang suara masyarakatnya kuat mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin ketimbang Prabowo-Sandiaga Uno.

Salah satu daerah tersebut yakni Papua. Saat ini Partai Demokrat sedang mempertimbangkan dengan serius memberikan dispensasi kepada DPD Papua.

Baca juga: Soal Dispensasi Demokrat, KPU Pastikan Dukungan Capres-Cawapres Tak Bisa Ditarik

Rencananya para kader akan dikumpulkan pada 17 September 2018. Nantinya Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan memberikan arahkan langsung termasuk terkait masalah dispensasi.

"Arahannya nanti, tidak bisa sampaikan. Intinya adalah mengatur setiap daerah. Seperti papua akan dibari komando seperti apa," kata Ferdinand.

Kompas TV Petingginya mengaku strategi ini demi menyelamatkan kursi partai di parlemen.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com