Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Dispensasi Kader Demokrat Dukung Jokowi Bukan Masalah Besar

Kompas.com - 10/09/2018, 12:46 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, sikap Partai Demokrat memberikan dispensasi bagi kadernya yang mendukung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019, bukan masalah besar bagi koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Fadli mengatakan, pro dan kontra dukungan terkait pilpres dalam partai politik biasa terjadi.

Ia memastikan, parpol koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga tidak akan menggelar pertemuan khusus untuk membahas hal tersebut.

"Enggak lah. Kami menganggap ini bukan masalah besar kok. Ini masalah konsolidasi internal yang saya kira saatnya nanti akan kita bersama-sama juga. Itu proses biasa. Pro dan kontra itu biasa," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/9/2018).

Baca juga: Demokrat Berikan Dispensasi untuk Kader yang Dukung Jokowi

Menurut Fadli, meski beberapa kadernya telah menyatakan dukungan terhadap Presiden Jokowi, Namun ia yakin Partai Demokrat akan satu suara mendukung Prabowo.

Ia menuturkan, masing-masing parpol memiliki mekanismenya sendiri dalam menghasilkan sebuah keputusan.

Setiap keputusan yang dibuat pada tingkat Dewan Pimpinan Pusat, kata Fadli, pada akhirnya akan diikuti oleh pimpinan partai di tingkat daerah.

"Pada akhirnya pasti akan konsolidasi untuk tetap bersama-sama karena pasti setiap partai akan memiliki kebijakan sendiri untuk menentukan arah tujuan termasuk kepatuhan di dalam meneruskan kebijakan partainya," kata Fadli.

"Logikanya kalau ada sebuah keputusan yang diambil oleh DPP pasti akan mengikat. Tidak mungkin keputusan itu ada pengecualian. Saya kira pastinya akan mengikat," tuturnya.

Baca juga: Dukung Jokowi, Gubernur Lukas Enembe Sebut Tak Ada Urusan dengan Demokrat

Sebelumnya, Partai Demokrat akan memberikan dispensasi kepada kadernya yang mendukung capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, hingga saat ini baru satu daerah yang sedang dipertimbangkan serius mendapatkan dispensasi.

"Hanya Papua yang sedang serius kami pertimbangkan," ujar Ferdinand kepada Kompas.com, Minggu (9/9/2018) malam.

Baca juga: Gubernur Lukas Enembe: 3 Juta Suara di Papua Kita Kasih Semua ke Jokowi

Selain Papua, kata dia, ada tiga DPD lainnya yang juga berkeinginan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Ia menyebutkan, hal itu untuk menjaga suara partai.

"Kami lihat opini dan animo masyarakat di sana untuk mendukung Pak Jokowi tinggi sehingga kami harus berpikir juga menyelamatkan partai kami dengan demikian nanti akan ada dispensasi khusus dari DPP terhadap daerah tertentu. Tidak banyak, sedikit sekali," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com