Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Dukungan Lukas Enembe ke Jokowi, Demokrat Serahkan ke Komisi Pengawas

Kompas.com - 06/09/2018, 12:20 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyatakan partainya membawa persoalan kadernya, Gubernur Papua Lukas Enembe, ke Komisi Pengawas Partai.

Diketahui, Lukas menyampaikan akan mendukung dan menyukseskan terpilihnya kembali Presiden Joko Widodo di Papua pada Pemilu 2019.

Padahal, partai Lukas, yakni Demokrat, telah mengusung pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pemilu 2019.

"Itu di Komisi Pengawas Demokrat nanti. Biarkan Demokrat menjalankan roda organisasi dengan pas," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/9/2018).

Baca juga: Dukung Jokowi, Gubernur Lukas Enembe Sebut Tak Ada Urusan dengan Demokrat

Ia memaklumi sikap Lukas tersebut. Menurut Hinca, hal itu lumrah terjadi dalam partai politik karena perbedaan pendapat tak bisa dibendung.

Saat ditanya apakah akan memberi sanksi kepada Lukas soal dukungannya kepada Jokowi, Hinca enggan menjawab. Sebab masalah itu akan diproses di Komisi Pengawas Partai Demokrat.

"Teman-teman sekalian dalam rumah tangga aja dalam satu bapak satu ibu ada perbedaan pendapat, apalagi di parpol besar," lanjut dia.

Lukas yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Papua mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Lukas menegaskan bahwa keputusannya ini tidak ada urusannya dengan Partai Demokrat yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Gubernur Lukas Enembe: 3 Juta Suara di Papua Kita Kasih Semua ke Jokowi

"Tidak ada urusan. Tidak ada urusan dengan partai," kata Lukas usai dilantik sebagai Gubernur Papua periode kedua oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Menurut Lukas, politik adalah pilihan masing-masing dan tak harus selalu mengekor ke partai.

Ia pribadi mendukung Jokowi karena menilai sosok politisi PDI-P tersebut mengerti masalah Papua.

Hal tersebut, menurut dia, sudah dibuktikan selama empat tahun terakhir pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berjalan.

"Semua presiden tidak mampu menyelesaikan provinsi Papua. Itu kami catat. Yang terbaik Pak Jokowi, semua persoalan di Papua dia memahami," ujar Lukas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com