Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tentukan Ketua Timses, Jokowi dan Prabowo Dinilai Saling Menunggu

Kompas.com - 03/09/2018, 13:06 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pemenangan dua pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang akan bertarung pada Pemilihan Presiden 2019 belum menentukan siapa yang akan duduk sebagai ketua tim sukses (timses).

Di kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, nama Djoko Santoso, yang kini menjabat anggota Dewan Pembina Partai Gerindra disebut-sebut sebagai kandidat kuat ketua timses.

Namun, belum ada keputusan resmi soal ini.

Sementara, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin juga belum menentukan siapa yang akan menjadi ketua tim pemenangan. Sejumlah nama masuk bursa ketua timses seperti Erick Thohir dan Najwa Shihab.

Adapun, beberapa tokoh yang disebut menjadi kandidat, di antaranya Mahfud MD dan Din Syamsuddin sudah menyatakan menolak untuk bergabung di timses pasangan calon.

Saling menunggu

Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai, tim kedua pasangan ini saling menunggu.

"Polaritasnya mirip dengan penentuan cawapres. Saling mengintip, saling main mata, dan saling menunggu," kata Pangi kepada Kompas.com, Senin (3/9/2018).

Menurut dia, posisi ketua timses adalah posisi strategis karena bertugas mengatur strategi dan formasi kemenangan, menangkal isu, serta menguasai medan perang dalam kontestasi pemilu.

"Minimal ketua tim pemenangan harus paham membaca fenomena tren perilaku pemilih, piawai dan mahir memainkan sentimen, paham manajemen isu yang bakal dimainkan termasuk meng-counter-nya," jelas dia.

"Lalu, mengerti betul soal program yang sedang dibutuhkan pemilih, memahami personal branding, dan paham akan kelemahan capres dan cawapres lawan politiknya," lanjut Pangi.

Oleh karena itu, masing-masing pasangan sangat berhati-hati dalam menentukan siapa ketua yang dipilih.

"Kalau salah merekrut ketua tim pemenangan, maka bisa blunder dan bunuh diri bagi capres dan cawapres," kata dia. 

Kompas TV Presiden mengingatkan bahwa demokrasi memberi kebebasan berkumpul dan berpendapat namun tetap ada batasan dan aturannya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com