Dana Rp 6 Triliun untuk Rehabiltasi dan Rekonstruksi Lombok Diproses

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sedang memproses usulan tambahan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Lombok pascagempa.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bancana (BNPB) sudah meminta kepada pemerintah agar mengucurkan dana Rp 6 triliun untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi Lombok.

"Keseluruhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dimintakan dan kita sedang teliti," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (27/8/2018).

Menurut Sri Mulyani, anggaran sebesar itu mencakup pembangunan sekitar 70.000 rumah yang rusak akibat guncangan gempa bumi besar yang terjadi di NTB, khususnya di Lombok.

Baca juga: Kepala BMKG Minta Stop Hoaks soal Gempa Lombok

Sebelum anggaran dikucurkan, pemerintah menilai perlu adanya identifikasi rumah yang rusak secara detail. Mulai dari nama pemilik, alamat dan tingkat kerusakan rumah.

Rencananya anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa akan dikucurkan secara bertahap.

Di tempat yang sama, Kepala BNPB Willem Rampangilei mengatakan bahwa anggaran Rp 6 triliun yang diajukan tak hanya untuk membangun rumah yang rusak namun juga bangunan lainnya.

"Sasarannya membangun kembali perumahan, infrastruktur sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, gedung-gedung pemerintahan, itu semua," kata dia.

Meski mengusulkan tambahan anggaran, BNPB menyatakan bahwa pengelolaan anggaran tersebut tak seluruhnya ada di BNPB namun ada di kementerian terkait.

Misalnya untuk pembangunan sekolah, anggaran akan dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Dari Mendikbud akan bersurat kepada BNPB, lalu BNPB akan bersurat kepada Menkeu kira-kira begitu," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Sudah Kucurkan Rp 1,9 Triliun untuk Tangani Gempa Lombok

Hingga saat ini pemerintah sendiri sudah mengucurkan dana Rp 1,9 triliun untuk penanganan dampak gampa Lombok. Anggaran tersebut berasal dari BNPB dan sejumlah kementerian terkait.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar rapar koordinasi terkiat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Lombok di Kantor wakil Presiden, Jakarta, pada Senin (27/8/2018).

Hadir di antaranya Menko Kemaritiman Luhur Binsar Panjaitan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.