Pemerintah Sudah Kucurkan Rp 1,9 Triliun untuk Tangani Gempa Lombok

Kompas.com - 27/08/2018, 20:34 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kauangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemeritah sudah mengucurkan dana Rp 1,9 triliun untuk menangani bencana gampa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya di Lombok.

"Itu terdiri dari anggaran yang ada di dalam BNPB, dan juga anggaran yang dilakukan realokasi dari kementerian dan lembaga," ujar Sri Mulyani di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (27/8/2018).

Menkeu menyebutkan rincian anggaran tersebut. Pertama, Rp 307 miliar dari anggaran BNPB. Anggaran ini salah satunya untuk merehab rumah yang rusak akibat gempa.

Baca juga: Kerugian Sementara Akibat Gempa Lombok Rp 8,8 Triliun

Kedua, Rp 1,25 triliun yang berasal dari Kementerian Sosial. Anggaran ini digunakan untuk santunan, paket sembako, dapur umum, bahan-bahan sandang pangan, logistik termasuk tenda.

Lalu, Rp 7,8 miliar yang bersumber dari Kementerian Kesehatan. Anggaran tersebut untuk penyediaan obat-obatan, logistik gizi, tenda, dan pos kesehatan.

Keempat, Rp 176,2 miliar dari Kementerian PUPR yang didistribusikan untuk penyediaan mobil tanki air, mobil sanitasi, dump truck, toilet cabin, genset dan tenda.

Kemudian Rp 230 miliar dari Kemendikbud. Anggaran tersebut digunakan untuk penyediaan tenda darurat untuk pembelajaran, peralatan mobil, dan untuk keperluan lainnya.

Keenam, ada dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) sebesar Rp 1,5 miliar untuk sumur tangap darurat.

Meski sudah mengucurkan Rp 1,9 triliun untuk menangani gempa bumi di NTB, Pemerintah kini tengah mengkaji usulan tambahan anggaran yang dibutuhkan.

"Kami sekarang sedang memproses permintaan dari BNPB sebesar hampir total semua Rp 6 triliun. Sedang kami teliti," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Begini Cara Kementerian PUPR Suplai Air untuk Korban Gempa Lombok

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar rapar koordinasi terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Lombok pada Senin (27/8/2018).

Hadir di antaranya Menko Kemaritiman Luhur Binsar Panjaitan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kompas TV Penanganan gempa Lombok telah mengalami masa transisi dari tanggap darurat ke masa pemulihan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

Nasional
Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.