Pemerintah Sudah Kucurkan Rp 1,9 Triliun untuk Tangani Gempa Lombok

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kauangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemeritah sudah mengucurkan dana Rp 1,9 triliun untuk menangani bencana gampa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya di Lombok.

"Itu terdiri dari anggaran yang ada di dalam BNPB, dan juga anggaran yang dilakukan realokasi dari kementerian dan lembaga," ujar Sri Mulyani di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (27/8/2018).

Menkeu menyebutkan rincian anggaran tersebut. Pertama, Rp 307 miliar dari anggaran BNPB. Anggaran ini salah satunya untuk merehab rumah yang rusak akibat gempa.

Baca juga: Kerugian Sementara Akibat Gempa Lombok Rp 8,8 Triliun

Kedua, Rp 1,25 triliun yang berasal dari Kementerian Sosial. Anggaran ini digunakan untuk santunan, paket sembako, dapur umum, bahan-bahan sandang pangan, logistik termasuk tenda.

Lalu, Rp 7,8 miliar yang bersumber dari Kementerian Kesehatan. Anggaran tersebut untuk penyediaan obat-obatan, logistik gizi, tenda, dan pos kesehatan.

Keempat, Rp 176,2 miliar dari Kementerian PUPR yang didistribusikan untuk penyediaan mobil tanki air, mobil sanitasi, dump truck, toilet cabin, genset dan tenda.

Kemudian Rp 230 miliar dari Kemendikbud. Anggaran tersebut digunakan untuk penyediaan tenda darurat untuk pembelajaran, peralatan mobil, dan untuk keperluan lainnya.

Keenam, ada dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) sebesar Rp 1,5 miliar untuk sumur tangap darurat.

Meski sudah mengucurkan Rp 1,9 triliun untuk menangani gempa bumi di NTB, Pemerintah kini tengah mengkaji usulan tambahan anggaran yang dibutuhkan.

"Kami sekarang sedang memproses permintaan dari BNPB sebesar hampir total semua Rp 6 triliun. Sedang kami teliti," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Begini Cara Kementerian PUPR Suplai Air untuk Korban Gempa Lombok

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar rapar koordinasi terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Lombok pada Senin (27/8/2018).

Hadir di antaranya Menko Kemaritiman Luhur Binsar Panjaitan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.