Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Anggaran Penanganan Gempa Lombok Rp 4 Triliun, Bukan Rp 38 Miliar

Kompas.com - 23/08/2018, 16:07 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Istana membantah pemerintah hanya menganggarkan Rp 38 miliar untuk menangani dampak gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, anggaran penanganan dampak gempa Lombok lebih dari Rp 4 triliun.

"Menteri Keuangan sudah diberi instruksi oleh Presiden, anggarannya lebih dari Rp 4 triliun. lebih dari Rp 4 triliun loh ya. Jadi tidak benar kalau anggarannya disebut hanya Rp 38 miliar," Ini supaya tidak ditafsirkan macam-macam," ujar Pramono saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Baca juga: Presiden Jokowi Teken Inpres Penanganan Gempa Lombok

Diketahui, yang menyebutkan pemerintah hanya menganggarkan Rp 38 miliar untuk menangani gempa Lombok yaitu Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachlan Nashidik. Ia mengungkapkan hal itu dalam akun Twitter-nya, @RachlandNashidik.

Pramono melanjutkan, pernyataan itu tidak masuk akal. Sebab, sebelumnya Presiden Jokowi sudah berjanji akan memberikan uang tunai kepada warga korban gempa untuk memperbaiki rumahnya yang rusak.

Mengingat jumlah rumah yang rusak sangat banyak, kata Pramono, tak mungkin pemerintah hanya menganggarkan Rp 38 miliar saja.

Baca juga: 5 Fakta Terbaru Gempa Lombok, Hoaks Gempa Besar hingga Bantuan Uang untuk Korban Gempa Lombok

"Rumah yang rusak saja dibagi ke tiga klasifikasi. Rusak berat dapat Rp 50 juta, rusak sedang dapat Rp 25 juta dan rusak ringan mendapatkan Rp 10 juta. Itu saja angkanya sudah sangat besar sekali," ujar Pramono.

"Jadi kalau para politikus ada yang mengembangkan isu anggaran yang diberikan pemerintah hanya Rp 38 miliar, yang bersangkutan tidak punya empati terhadap persoalan yang terjadi di Lombok," lanjut dia.

Anggaran itu pun berpotensi bertambah lagi mengingat masih terjadinya gempa bumi susulan.

Kompas TV Meski mulai masuk hari pertama bersekolah para siswa tidak langsung mendapatkan pengajaran.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 30 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Nasional
Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Nasional
Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Nasional
Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Nasional
Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Nasional
Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Nasional
Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Nasional
Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Nasional
Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Nasional
Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Nasional
Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Nasional
Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Nasional
Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com