Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Atasi Krisis Air dan Fasilitas MCK di Lombok, Ini yang Pemerintah Lakukan

Kompas.com - 21/08/2018, 22:30 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus melakukan penanganan pascagempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), termasuk masalah keterbatasan air dan fasilitas MCK.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan tim gabungan terus menurunkan berbagai alat yang ada untuk mengatasi masalah tersebut.

"Berdasarkan laporan dari Kementerian PU, sudah cukup banyak yang dibangun, seperti 65 unit hidran umum dengan kapasitas 1000 liter," tutur Sutopo di Graha BNPB, Selasa (21/8/2018).

Baca juga: Isu Lombok akan Terkena Mega Tsunami, BMKG Sebut ini Hoaks

"Kemudian 252 toilet portable, 19 mobil tangki dikerahkan, juga bantuan dari beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada, 44 sumur bor dan pompa air tanah dengan kapasitas 15-25 liter," lanjutnya.

Sutopo menyebutkan, krisis air yang dialami warga Lombok saat ini tidak hanya disebabkan karena bencana gempa.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (23/2/2018).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Sebab, bulan Agustus dan September adalah puncak kemarau di wilayah Lombok dan Sumbawa. Menurut Sutopo, ketersediaan air di Lombok sudah defisit sejak tahun 1995.

Baca juga: Hingga Hari Ini, Tercatat 1.005 Gempa Susulan Terjadi di Lombok

"Sesungguhnya tidak ada bencana pun sudah krisis air di sana," katanya seraya mengatakan bencana gempa memang memperburuk kondisi tersebut.

Sutopo menjelaskan, peristiwa tersebut menyebabkan perpindahan pengungsi ke tempat baru yang tidak memiliki sumber air.

Kekurangan air tersebut berdampak pada sistem sanitasi. Meskipun saat ini udah disediakan 252 toilet portable, tetapi keterbatasan air menimbulkan masalah baru.

Baca juga: Pemerintah Pusat akan Biayai Kerugian Pascagempa Lombok

"Meskipun sudah dibangun MCK portable, keterbatasan air menyebabkan bau, kemudian penuh, sehingga masyarakat yang terkena diare meningkat," jelasnya.

"Oleh sebab itu pembangunan sanitasi dan pembangunan toilet terus dilakukan," ujarnya lagi.

Saat ini proses penanganan masih dilakukan oleh tim gabungan, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Baca juga: 5 Fakta Terbaru Gempa Lombok, 515 Korban Meninggal hingga Kerugian Rp 7,7 Triliun

Per Selasa (21/8/2018), rentetan gempa yang mengguncang Lombok sejak 29 Juli 2018 telah mengakibatkan 515 korban meninggal dunia dan 7.145 orang luka-luka.

Kompas TV Sejak gempa dan kebakaran terjadi, belum ada bantuan yang sampai ke mereka.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com