Atasi Krisis Air dan Fasilitas MCK di Lombok, Ini yang Pemerintah Lakukan

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan tim gabungan terus menurunkan berbagai alat yang ada untuk mengatasi masalah tersebut.

"Berdasarkan laporan dari Kementerian PU, sudah cukup banyak yang dibangun, seperti 65 unit hidran umum dengan kapasitas 1000 liter," tutur Sutopo di Graha BNPB, Selasa (21/8/2018).

"Kemudian 252 toilet portable, 19 mobil tangki dikerahkan, juga bantuan dari beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada, 44 sumur bor dan pompa air tanah dengan kapasitas 15-25 liter," lanjutnya.

Sutopo menyebutkan, krisis air yang dialami warga Lombok saat ini tidak hanya disebabkan karena bencana gempa.

Sebab, bulan Agustus dan September adalah puncak kemarau di wilayah Lombok dan Sumbawa. Menurut Sutopo, ketersediaan air di Lombok sudah defisit sejak tahun 1995.

"Sesungguhnya tidak ada bencana pun sudah krisis air di sana," katanya seraya mengatakan bencana gempa memang memperburuk kondisi tersebut.

Sutopo menjelaskan, peristiwa tersebut menyebabkan perpindahan pengungsi ke tempat baru yang tidak memiliki sumber air.

Kekurangan air tersebut berdampak pada sistem sanitasi. Meskipun saat ini udah disediakan 252 toilet portable, tetapi keterbatasan air menimbulkan masalah baru.

"Meskipun sudah dibangun MCK portable, keterbatasan air menyebabkan bau, kemudian penuh, sehingga masyarakat yang terkena diare meningkat," jelasnya.

"Oleh sebab itu pembangunan sanitasi dan pembangunan toilet terus dilakukan," ujarnya lagi.

Saat ini proses penanganan masih dilakukan oleh tim gabungan, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Per Selasa (21/8/2018), rentetan gempa yang mengguncang Lombok sejak 29 Juli 2018 telah mengakibatkan 515 korban meninggal dunia dan 7.145 orang luka-luka.