Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Kritik Manajemen Perusahaan hingga Rekam Jejak Prabowo

Kompas.com - 18/08/2018, 10:06 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengkritik manajemen perusahaan hingga rekam jejak bakal capres Prabowo Subianto. Kritik itu disampaikan Hasto saat ditanya wartawan terkait kritik di bidang ekonomi yang kerap dilancarkan Prabowo kepada Presiden Joko Widodo.

"Pak Prabowo banyak mengkritik karena jurus itu yang bisa dilakukan. Tetapi, rakyat bisa bertanya bagaimana rekam jejak beliau, rekam jejak di dalam memimpin korporasi itu saja banyak masalah," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/8/2018).

Ia pun menyinggung rekam jejak Prabowo di militer yang memiliki beban sejarah. Namun, Hasto enggan menyebutkan beban sejarah apa yang ia maksud.

Baca juga: Selama Asian Games, Jubir Prabowo-Sandiaga Dilarang Komentar Negatif

Hasto mengajak masyarakat memilih pemimpin yang tak memiliki persinggungan dengan kasus kejahatan kemanusiaan.

"Mari kita jadikan pemilu ini momentum mencari pemimpin. Pemimpin yang tak punya beban sejarah masa lalu, pemimpin yang tak punya tradisi yang berlawanan dengan kemanusiaan, pemimpin yang bersih," ucap Hasto.

"Pemimpin yang tidak memperjuangkan keluarganya sebagai upaya untuk mendapatkan kepentingan sesat, kepentingan modal, kepentingan kapital. Kita cari pemimpin untuk rakyat, untuk Indonesia Raya," lanjut dia.

Kompas TV Kedatangan calon presiden Prabowo Subianto ke PBNU sebagai bentuk silaturahim.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com