Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PDI-P Sebut Pidato Ketua MPR di Sidang Tahunan Tak Sesuai Rancangan

Kompas.com - 17/08/2018, 16:54 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menilai ada improvisasi dalam pidato sidang tahunan Ketua MPR Zulkifli Hasan saat mengkritik kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo.

"Sebagai Ketua MPR, pidato tersebut melalui pembahasan bersama, mengingat pimpinan MPR itu kolektif kolegial, tapi ada beberapa hal terkait dengan ekonomi yang disampaikan Pak Zul (Zulkifli) itu tidak ada dalam rancangan pidato sebelumnya," kata Hasto saat ditemui di Kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/8/2018).

Oleh karena itu, kata Hasto, pidato Zulkifli yang mengeritik kebijakan pemerintahan Jokowi murni kreativitas Ketua Umum PAN itu. Diketahui, saat ini PAN mengusung pasangan bakal capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Ketua MPR: Kesenjangan Turun Bukan Karena Pendapatan Kelas Bawah Naik

Ia pun menyayangkan sikap Zulkifli yang memanfaatkan momen sidang tahunan untuk melakukan hal tersebut. Menurut Hasto, semestinya momen tersebut yang juga menjadi rangkaian peringatan HUT RI, tak digunakan untuk hal semacam itu.

"Kami berharap sidang tahunan di MPR dalam rangka menggunakan momentum 17 Agustus seharusnya mengendepankan aspek etika dan keadaban politik kita," lanjut Hasto.

Namun demikian, Hasto tak khawatir dengan kritik yang dilayangkan Zulkifli. Menurut dia Jokowi telah menjawab kritik itu dengan hasil kerja yang nyata.

Baca juga: Ketum PPP: Zulkifli Hasan Ketua MPR Citarasa Oposisi

"Karena itulah Trisakti sebagai jawaban dan Nawacita ditempatkan sebagai agenda prioritas dari Jokowi itu sebagai dokumen otentik, dokumen resmi, kami tidak mengada-ada," lanjut Hasto.

Sebelumnya, pidato Zulkifli Hasan dinilai sejumlah kalangan bercita-rasa oposisi. Zulkifli menyoroti tiga tantangan ekonomi yang saat ini dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah masalah kesenjangan ekonomi.

Zulkifli menegaskan bahwa golongan miskin dan hampir miskin yang sangat banyak jumlahnya rentan terhadap perubahan harga.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga harga-harga barang kebutuhan rumah tangga agar daya beli masyarakat miskin tidak tergerus.

Baca juga: Ketua MPR Singgung Doa Penutup Sidang Tahunan agar Tak Disisipi Pesan Politis

"Pak Presiden, ini ada titipan dari emak-emak agar harga bahan pokok terjangkau," kata Zulkifli.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, tantangan perekonomian nasional yang membutuhkan terobosan kebijakan dari Pemerintah.

Meski gini ratio saat ini menurun dari 0,41 menjadi 0,39, namun, menurut Zulkifli, hal itu terjadi karena pendapatan masyarakat kelas atas ketimbang naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah.

"Yang sangat perlu diperhatikan adalah golongan miskin dan hampir miskin masih sangat besar jumlahnya. Golongan ini sangat rentan terhadap perubahan harga," kata Zulkifli.

Kompas TV Zulkifli menilai kemampuan mencicil utang yang dilakukan pemerintah sudah di luar batas kewajaran.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com