Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Projo Patuhi Instruksi Jokowi Tak Kerahkan Massa ke KPU

Kompas.com - 09/08/2018, 14:23 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi meminta kepada seluruh relawan Joko Widodo untuk tidak berkumpul di Kantor KPU, Jakarta, saat Jokowi dan calon wakil presidennya mendaftar, Jumat (10/8/2018).

Hal itu sesuai instruksi Jokowi saat Rapat Umum Relawan Jokowi pada akhir pekan lalu.

"Kami diminta untuk membuat suasana sejuk dan damai. Kami diminta untuk tidak melakukan pengerahan massa ke KPU. Karena itu kami akan menggelar doa bersama di Gedung Juang Menteng Jakarta Pusat dan akan dimulai jam 14.00, " ujar Budi Arie dalam siaran pers yang diterima, Kamis (9/8/2018).

Baca juga: Jokowi: Saya Minta Besok Tak Usah Ramai-ramai, Kita Masih Berkabung

Arie Budi menginstruksikan kepada seluruh relawan Projo untuk menggelar doa bersama di  sekretariat masing-masing.

Ia mengingatkan, saat ini Indonesia masih dalam berduka karena bencana alam yang menimpa rakyat di Nusa Tenggara Barat.

"Kami juga menghimbau seluruh partai politik, jangan mendegradasi proses demokrasi dengan mempertontonkan praktek politik yang membuat rakyat kehilangan kepercayaan terhadap partai politik. Kita jaga bersama proses demokrasi ini dengan sebaik-baiknya agar demokrasi kita makin bermartabat," jelas Budi.

"Kami mengharapkan seluruh pihak menahan diri, karena Pileg dan Pilpres 2019 bukanlah perang. Tapi kompetisi sesama anak bangsa untuk meraih dan merebut hati rakyat," pungkas mantan aktivis 98 ini.

Baca juga: Jokowi: Cawapres Bisa Diumumkan Kamis Sore Atau Jumat Pagi

Jokowi sebelumnya menginstruksikan relawan pendukungnya untuk tidak hadir ketika dirinya bersama cawapres mendaftar ke KPU, Jumat besok.

Jokowi mengatakan, saat ini Indonesia sedang dalam keadaan berkabung lantaran bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

"Saya minta agar besok tidak usah ramai-ramai, karena kita tahu, suasana masih berkabung, saudara-saudara kita di NTB (menjadi korban gempa)," ujar Jokowi di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis.

Lagipula selepas mendaftarkan diri ke KPU, Presiden Jokowi langsung terbang ke NTB untuk meninjau korban gempa.

Kompas TV Anies mengaku tahu persis semua proses yang sedang terjadi terkait dengan pencalonan capres dan cawapres.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com