Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Urgensi Sinergitas Pemerintah dalam Menangani Korban Pemerkosaan

Kompas.com - 05/08/2018, 17:51 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas Perempuan Adriana Venny menekankan pentingnya kesadaran serta keikutsertaan berbagai lembaga pemerintahan dalam penanganan kasus terhadap korban pemerkosaan.

"Kalau akses pendidikan korban hilang, Dinas Pendidikan harus menyelesaikan. Kalau masa depannya mau ngapain, Kemensos atau Dinas Sosial harusnya (turun tangan)," kata Venny setelah acara Media Briefing: Jangan Hukum Korban Perkosaan, di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (5/8/2018).

Baca juga: Aksi Solidaritas untuk Korban Pemerkosaan yang Dibui di Jambi

"Manajemen kasus itu, semuanya harus hadir dan memberikan yang terbaik bagi korban," tambahnya.

Venny mengatakan, kondisi penanganan korban pemerkosaan saat ini masih belum baik. Penanganan yang ia maksud termasuk saat proses persidangan.

Venny berkaca pada penanganan kasus pemerkosaan yang menimpa gadis berinisial WA (15) di Jambi baru-baru ini.

Baca juga: Ibu Korban Pemerkosaan: Anak Saya Trauma dan Tak Mau Sekolah Lagi

WA mengaborsi kandungan hasil persetubuhan dengan pelaku, yang merupakan kakaknya sendiri, AR (18).

Akibatnya, WA divonis 6 bulan penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Sungai Buluh, Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi.

Kasus tersebut menunjukkan belum adanya kesadaran instansi pemerintah, dalam hal ini penegak hukum, saat menangani kasus yang melibatkan korban pemerkosaan.

Baca juga: Dalam Pasal Zina RKUHP, Korban Pemerkosaan Berpotensi Dipenjara Lima Tahun

"Jaksa itu kan sampai sekarang masih (berpikir) 'salah saya apa sih, tuntutan segitu sudah cukup layak, orang dia (korban) melakukan aborsi'," ujar Venny.

"Padahal justru dia (jaksa) melakukan ketidakadilan terhadap korban karena korban itu anak-anak, karena dia (korban) itu korban pemerkosaan, itu kan yang tidak pernah kita duga, kok tega," kata Venny.

Oleh sebab itu, ia menyarankan pemerintah memberikan pendidikan mengenai perspektif gender kepada seluruh jajarannya.

Baca juga: Siswi SMK Korban Pemerkosaan Melahirkan di Toilet

"Jadi pemerintah harus membangun pengetahuan, perspektif gender harus menjadi kebutuhan prioritas, tidak bisa mereka 'ah isu gender tidak penting, abaikan saja, toh tidak ada sanksi', tidak bisa seperti itu," terangnya.

"Justru ini yang paling penting, kalau tidak korbannya mau diapain, mau berapa kali lagi mengkriminalisasi korban, dia (korban) membela dirinya saja mggak bisa kok," tegasnya lagi.

Kompas TV Kasus ini sedang didalami oleh sejumlah pihak terkait.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com