Dalam Pasal Zina RKUHP, Korban Pemerkosaan Berpotensi Dipenjara Lima Tahun

Kompas.com - 01/02/2018, 10:14 WIB
IlustrasiThinkstockphotos Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Pelaksana Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu tidak sepakat dengan wacana perluasan pasal tindak pidana zina dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( RKUHP).

Menurut Erasmus, perluasan pasal zina justru tidak berpihak pada tujuan perlindungan dan justru berpotensi memidanakan korban pemerkosaan.

"Kalau pasal ini jadi, bisa memidana korban atau perempuan yang jadi korban. Justru mereka malah berpotensi menjadi tersangka tindak pidana perzinaan, padahal mereka korban pemerkosaan," ujar Erasmus saat ditemui di kantor ICJR, Jakarta Selatan, Rabu (31/1/2018).

Aktivis ICJR Erasmus Napitupulu di Jakarta, Kamis (2/11/2017).KOMPAS.com/IHSANUDDIN Aktivis ICJR Erasmus Napitupulu di Jakarta, Kamis (2/11/2017).
Pasal 484 Ayat (1) Huruf e draf RKUHP hasil rapat antara pemerintah dan DPR per 10 Januari 2018 menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

Tindak pidana zina tersebut diancam dengan pidana paling lama 5 tahun penjara.

Baca juga: Belasan Ribu Dukungan untuk Petisi Tolak Perluasan Pasal Zina di RKUHP

Erasmus menuturkan, korban pemerkosaan berpotensi menjadi tersangka tindak pidana zina jika si pelaku mengaku persetubuhan terjadi atas dasar suka sama suka.

Sementara dalam banyak kasus pelecehan seksual, korban sulit sekali membuktikan bahwa telah terjadi ancaman kekerasan sebagai dasar pidana pemerkosaan.

"Si pelaku bisa saja mengaku persetubuhan terjadi atas dasar suka sama suka dan ketika perempuan tidak bisa membuktikan ada ancaman kekerasan dalam pemerkosaan, yang bisa kena adalah korban. Korbannya jadi tersangka," ujar Erasmus.

Di sisi lain, lanjut Erasmus, perluasan pasal zina akan menyebabkan banyak korban pelecehan seksual, yang umumnya dialami perempuan, akan semakin takut melapor. Akibatnya, kasus pelecehan seksual akan semakin meningkat.

Baca juga: Hindari Persekusi, Ketentuan Pelapor dalam Pasal Zina Perlu Diperketat

"Korban pemerkosaan sekarang saja tidak berani mengaku karena sudah kena stigma, apalagi nanti sudah ada ketentuan pidananya. Malah bisa menjadi tersangka," kata Erasmus.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan, dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Komisi III, muncul usulan memperluas pasal zina. Selama ini, perbuatan zina yang bisa dipidana mensyaratkan adanya ikatan perkawinan

Sementara dalam RKUHP diusulkan dua orang yang melakukan zina tanpa ikatan perkawinan yang sah bisa dipidana dan termasuk dalam delik aduan.

Draf RKUHP tersebut tengah dibahas antara DPR dan pemerintah sebelum disahkan dalam rapat paripurna pada 14 Februari 2018.

Kompas TV DPR sejauh ini masih terus membahas perluasan pasal yang mengatur tentang perzinahan dan kriminalisasi kelompok LGBT.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSabrina Asril

Terkini Lainnya

Jimly Asshiddiqie Minta Masyarakat dan Elite Politik Apresiasi Petugas Pemilu

Jimly Asshiddiqie Minta Masyarakat dan Elite Politik Apresiasi Petugas Pemilu

Nasional
Fenomena Tanah Bergerak, BPBD Imbau Warga Nyalindung, Sukabumi, Tetap Waspada

Fenomena Tanah Bergerak, BPBD Imbau Warga Nyalindung, Sukabumi, Tetap Waspada

Regional
ASN di Magelang Ini Ditangkap Polisi, Diduga Terlibat Korupsi Proyek Jembatan

ASN di Magelang Ini Ditangkap Polisi, Diduga Terlibat Korupsi Proyek Jembatan

Regional
5 Fakta Kebakaran Gudang Logistik KPU di Sumbar, Temuan 2 Botol Berbau Bensin hingga Dalami Dugaan Sengaja Dibakar

5 Fakta Kebakaran Gudang Logistik KPU di Sumbar, Temuan 2 Botol Berbau Bensin hingga Dalami Dugaan Sengaja Dibakar

Regional
Wapres Usulkan Pemilu Legislatif dan Pilpres Kembali Dipisah

Wapres Usulkan Pemilu Legislatif dan Pilpres Kembali Dipisah

Nasional
Masih Suasana Kompetisi, Pengamat Nilai Wajar jika Prabowo Belum Mau Bertemu Jokowi

Masih Suasana Kompetisi, Pengamat Nilai Wajar jika Prabowo Belum Mau Bertemu Jokowi

Nasional
Seorang Perempuan di Ngawi Ditemukan Tewas Terbakar di Belakang Rumahnya

Seorang Perempuan di Ngawi Ditemukan Tewas Terbakar di Belakang Rumahnya

Regional
Data KPU: 91 Orang Petugas KPPS Meninggal Dunia

Data KPU: 91 Orang Petugas KPPS Meninggal Dunia

Nasional
PKS Klaim Unggul di Depok Berdasarkan Hasil Penghitungan Internal

PKS Klaim Unggul di Depok Berdasarkan Hasil Penghitungan Internal

Megapolitan
27 April, 103 TPS di Sumbar Gelar Pemungutan Suara Ulang

27 April, 103 TPS di Sumbar Gelar Pemungutan Suara Ulang

Regional
Hasil Situng KPU Data 19,18 Persen: Jokowi-Ma'ruf 55 Persen, Prabowo-Sandi 45 Persen

Hasil Situng KPU Data 19,18 Persen: Jokowi-Ma'ruf 55 Persen, Prabowo-Sandi 45 Persen

Nasional
Meski Beda Pilihan, Gubernur NTB Ingatkan Jaga Persatuan

Meski Beda Pilihan, Gubernur NTB Ingatkan Jaga Persatuan

Regional
FBI Pernah Selidiki Informasi Hitler Selamat dari Perang Dunia II

FBI Pernah Selidiki Informasi Hitler Selamat dari Perang Dunia II

Internasional
Jimly: Ambang Batas Parlemen 4 Persen Sudah Rasional

Jimly: Ambang Batas Parlemen 4 Persen Sudah Rasional

Nasional
Pimpinan Parpol di Mataram Deklarasi Jaga Keamanan Pasca-Pemilu 2019

Pimpinan Parpol di Mataram Deklarasi Jaga Keamanan Pasca-Pemilu 2019

Regional

Close Ads X