Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Tak Jadi Cawapres Prabowo, PKS Pertimbangkan Abstain pada Pilpres

Kompas.com - 01/08/2018, 16:08 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencapresan Partai Keadilan Sejahtera Suhud Aliyudin menyatakan, partainya membuka opsi abstain pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Langkah ini akan diambil jika kader PKS tak menjadi calon wakil presiden pendamping Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"(Abstain) itu salah satu opsi yang mungkin diambil kalau memang situasinya tidak memungkinan. Tapi itu tergantung pembahasan pimpinan DPP dan Majelis Syuro. Kira-kira sikap resmi PKS itu seperti apa ketika ada nama lain yang diusulkan," kata Suhud saat dihubungi, Rabu (1/8/2018).

Sebab, kata Suhud, saat ini PKS masih berpegang pada keputusan Majelis Syuro. Keputusan itu adalah menyodorkan sembilan kadernya sebagai cawapres Prabowo.

Baca juga: PKS Ingatkan Prabowo soal Kesepakatan Cawapres

Adapun sembilan kader PKS itu adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Kemudian, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufrie, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Belakangan, nama-nama yang akan dipasangkan dengan Prabowo itu mengerucut ke dua nama, yakni Ahmad Heryawan dan Salim Segaf Al Jufri.

Suhud menambahkan, saat ini nama Salim juga masuk dalam rekomendasi Ijtima (pertemuan) Ulama sebagai cawapres Prabowo.

Baca juga: Tanpa PKS dan PAN, Demokrat Cukup Koalisi dengan Gerindra Hadapi Pilpres 2019

Saat ini, PKS menunggu keputusan Prabowo dalam menentukan pendampingnya di Pilpres 2019. Nantinya pilihan Prabowo akan dibahas oleh Majelis Syuro PKS.

"Ya kami masih menunggu keputusan Pak Prabowo ke mana, siapa yang dipilih. Karena kan bisa saja keputusannya itu tidak mengambil dari sembilan itu kan. Nah, berarti ketika nama lain yang keluar kami akan membawa kembali ke DPP dan Majelis Syuro," ujar Suhud.

"Jadi posisi kami menunggu apa keputusan Pak Prabowo. Mungkin koalisi bisa tetap berjalan. Jika tidak ya mungkin ada pembicaraan," tutur dia.

Kompas TV Pertemuan dengan pimpinan PKS itu dikabarkan membahas hasil konsolidasi politik antara Prabowo dan SBY.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

Nasional
Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Nasional
Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com