Tanpa PKS dan PAN, Demokrat Cukup Koalisi dengan Gerindra Hadapi Pilpres 2019

Kompas.com - 01/08/2018, 14:28 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebelum melakukan pertemuan tertutup di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (30/7/2018). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi politik yang dibangun kedua partai untuk Pilpres 2019. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebelum melakukan pertemuan tertutup di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (30/7/2018). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi politik yang dibangun kedua partai untuk Pilpres 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan partainya masih berupaya membangun koalisi bersama Gerindra, PAN, dan PKS dalam Pilpres 2019.

Namun, hingga kini hal itu masih terhambat keinginan PAN dan PKS soal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

Padahal, kata Syarief, Demokrat sudah sejak awal menyarankan untuk menyerahkan penentuan cawapres kepada Prabowo.

Baca juga: Demokrat: Koalisi Mentok, PAN dan PKS Belum Legawa soal Cawapres Prabowo

Namun, Syarief optimistis Demokrat tetap akan mendapat tiket untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu 2019.

Saat ditanya apakah rasa optimistis itu lantaran Demokrat merasa cukup berkoalisi dengan Gerindra untuk mengusung pasangan capres-cawapres, Syarief membenarkan.

"Iya," jawab Syarief saat ditanyai hal itu ketika dihubungi, Rabu (1/8/2018).

Baca juga: Ditanya Nama Cawapres, Prabowo Bilang Sudah di Kantong

Di DPR, Demokrat memiliki 61 kursi (10,9 persen) dan Gerindra 73 kursi (13 persen) dengan total 134 kursi (23,9 persen).

Jumlah itu telah melewati syarat minimal ambang batas presidensial, yakni 112 kursi atau 20 persen.

Namun, Syarief meyakini hambatan koalisi dengan PKS dan PAN masih dapat diselesaikan melalui pertemuan-pertemuan selanjutnya.

"Mungkin besok ada lagi. Dalam satu malam juga bisa berubah," lanjut dia.

Baca juga: Wasekjen Demokrat Sebut Prabowo Minta SBY Jadi Mentor di Pilpres 2019

Syarief sebelumnya menilai belum ada kemajuan berarti dalam koalisi bersama Gerindra, PAN, dan PKS untuk Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Syarief menanggapi pertemuan Pimpinan Gerindra dengan PAN dan PKS ihwal rencana membangun koalisi dengan Demokrat.

Syarief menyatakan, belum ada sikap legawa dari PAN dan PKS soal cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

"Ya pokoknya saya pikir belum banyak kemajuan. Kemajuan, yang dikatakan kemajuan itu kalau semuanya sepakat menyerahkan kepada Prabowo cawapresnya, tanpa tekanan. Semua serahkan kepada Prabowo siapa yang mau dipilih. Itu baru ada kemajuan," kata Syarief saat dihubungi, Rabu (1/8/2018).

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X