Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Ingatkan Prabowo soal Kesepakatan Cawapres

Kompas.com - 01/08/2018, 14:54 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pencapresan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Aliyudin meminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memegang komitmen berkoalisi dengan PKS pada Pilpres 2019.

Suhud menyampaikan, Prabowo tetap harus memilih cawapres dari internal PKS meski mendapat tambahan dukungan dari partai lain.

Suhud menegaskan, koalisi PKS-Gerindra sudah dibangun sejak lama. Sudah ada kesepakatan juga antara Prabowo dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufrie.

"PKS-Gerindra itu ada kesepakatan antara Pak Prabowo dan Pak Salim Segaf bahwa Presiden itu dari Gerindra yaitu Pak Prabowo, dan wakil dari PKS," kata Suhud saat dihubungi, Rabu (1/8/2018).

Baca juga: Tanpa PKS dan PAN, Demokrat Cukup Koalisi dengan Gerindra Hadapi Pilpres 2019

Suhud meminta Prabowo harus berkomitmen dengan kesepakatan PKS mendapat posisi cawapres. Kehadiran Demokrat, kata dia, jangan sampai mengganggu kenyamanan Gerindra-PKS yang sudah terbentuk sebelumnya.

"Kami yakin bahwa Pak Prabowo akan mengambil keputusan secara bijak. Artinya mempertimbangkan proses yang panjang dan tidak akan memunculkan ketidaknyamanan dalam koalisi," sambung dia.

Suhud juga mengingatkan bahwa salah satu kader PKS, Salim Segaf Al Djufrie, bersama Abdul Somad, sudah masuk dalam rekomendasi ijtima ulama untuk menjadi cawapres Prabowo.

“Ini harus dipertimbangkan serius keinginan dari umat. Ini tidak bisa dianggap main-main. Karena kalau ini tidak disikapi secara tepat bisa menjadi blunder bagi Pak Prabowo dan Gerindra,” ucap Suhud.

Baca juga: Demokrat: Koalisi Mentok, PAN dan PKS Belum Legawa soal Cawapres Prabowo

Di sisi lain, sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan sepenuhnya posisi cawapres kepada Prabowo.

Namun, dukungan Demokrat kepada Prabowo sebagai capres 2019-2024 memang baru datang belakangan.

Kompas TV Kursi Cawapres disebut menjadi hal krusial di koalisi oposisi, bagaimana babak akhir koalisi Partai Gerindra- PKS
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com