Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilpres 2019, Presiden PKS Optimistis Cetak Sejarah seperti pada Pilkada DKI

Kompas.com - 30/07/2018, 06:00 WIB
Diamanty Meiliana

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengutarakan rasa optimismenya bahwa umat Islam bakal bisa mencetak sejarah pada penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Kami harus optimistis pada Pemilu 2019 insya Allah, bi iznillah kami akan bisa mencetak sejarah kedua setelah sejarah Pilkada DKI," kata Sohibul Iman dalam rilis di terima di Jakarta, Minggu (29/7/2018), dikutip dari Antara.

Hal itu disampaikan Sohibul Iman dalam acara pembukaan Ijtima Ulama yang digelar Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama di Jakarta, Jumat (27/7) malam.

Baca juga: PKS: Berkoalisi dengan Gerindra Bukan Harga Mati

Sohibul memaparkan, sejumlah modal untuk bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2019 antara lain kesadaran politik umat yang luar biasa.

"Saat ini, umat bukan hanya tersadarkan secara ritual keagamaan, tetapi juga sadar secara sosial dan politik," paparnya.

Sementara itu, Ketua DPP PKS Ledia Hanifa menyatakan, kekuatan umat akan menjadi faktor penting dan kini menjelma dari sebatas kekuatan endorsement (dukungan) menjadi kekuatan gerakan yang bisa mengubah peta politik nasional.

Baca juga: Bertemu Demokrat, PKS Akan Bahas Opsi Capres-Cawapres Alternatif

PKS, ujar Ledia, sedari awal terus membawa aspirasi umat untuk terlibat dalam prosesi pergantian kepemimpinan nasional dalam Pilpres 2019.

"Kemarin kami silaturahim dengan GNPF Ulama dan ormas-ormas Islam yang menitipkan amanah aspirasi umat dalam Pilpres 2019, kita akan perjuangkan agar ada elemen umat yang maju dalam percaturan Pilpres 2019," tutur Ledia.

Ia juga berpendapat, pasangan nasionalis-religius masih banyak diterima oleh masyarakat Indonesia.

Baca juga: Menurut Pendiri PKS, 2019 Tak Akan Ganti Presiden

Kultur yang ada di Tanah Air, lanjutnya, masih memandang sosok religius sebagai figur yang penting dalam kepemimpinan nasional.

Anggota Majelis Syuro PKS itu mengakui bahwa sejauh ini PKS masih terus melakukan komunikasi intensif dengan mitra koalisi untuk mencari figur yang pas.

Kompas TV Presiden Joko Widodo akan mengumumkan calon wakil presidennya, pada Rabu tanggal 8 Agustus atau Jumat tanggal 10 Agustus 2018.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com