Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beredar Foto SKCK Prabowo untuk "Nyapres", Ini Penjelasan Gerindra

Kompas.com - 25/07/2018, 00:05 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Foto surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) atas nama Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto beredar di media sosial.

Dalam SKCK tersebut tercantum tujuan pembuatannya untuk keperluan pendaftaran capres pada Pilpres 2019.

Menanggapi kemunculan foto SKCK itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo menyatakan belum mengetahui kebenaran dari foto itu.

Baca juga: Prabowo Merasa Dirinya Punya Kecocokan dengan SBY

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo ketika ditemui di kompleks parlemen DPR-MPR RI, Jakarta, Selasa (23/1/2018).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo ketika ditemui di kompleks parlemen DPR-MPR RI, Jakarta, Selasa (23/1/2018).

"Saya belum cek lagi, tapi kami ada tim sendiri. Proses kami jalani terus," kata Edhy yang turut hadir dalam pertemuan antara Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di kediaman SBY, di Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (24/7/2018).

Namun, ia mengatakan, semua hal terkait pencapresan Prabowo dipersiapkan dengan baik, termasuk hal kecil seperti SKCK.

Baca juga: Prabowo Puji Kepemimpinan SBY, Contohnya Kondisi BUMN

Hal itu juga semakin memastikan niatan Prabowo untuk maju sebagai capres dari Partai Gerindra.

"Kan dari awal kami sudah sampaikan bahwa Pak Prabowo akan maju jadi calon presiden. Dan itu komitmen dari Partai Gerindra dari seluruh rapat dengan DPD seluruh Indonesia memutuskan Pak Prabowo (capres)," lanjut dia.

Kompas TV Dalam pertemuan malam ini Prabowo mengatakan tidak ada tekanan dan keharusan dari SBY untuk menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com