Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Pastikan Tak Usung Caleg Mantan Koruptor

Kompas.com - 19/07/2018, 16:06 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan memastikan tak ada mantan koruptor yang diusung partainya sebagai calon anggota legislatif di DPRD dan DPR.

Hal itu disampaikan Trimedya saat ditanya masuknya nama mantan Wali Kota dan Ketua DPRD Madiun Djatmiko Royo Saputro dalam daftar caleg dari PDI-P.

Djatmiko pernah divonis 18 bulan penjara dalam perkara korupsi dana operasional Kota Madiun.

Nama Djatmiko sempat dibacakan sebagai daftar caleg yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Rabu (18/7/2018).

Baca juga: Golkar Sulit Coret Dua Caleg Mantan Koruptor, Ini Alasannya

Namun, saat itu langsung dikoreksi oleh Hasto dan dinyatakan tak didaftarkan.

Meski demikian, daftar yang dibacakan Hasto tersebut sudah disetor ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Sampai dengan hari Minggu malam, saya enggak tahu tuh ada seperti itu. Karena kebetulan saya tugasnya Sumatera Utara. Kami masing-masing DPP mengampu ini. Saya Sumatera Utara sama Sumsel (Sumatera Selatan)," kata Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Baca juga: Meski Berstatus Mantan Koruptor, Gerindra Tetap Calonkan M Taufik Jadi Caleg

Djatmiko diketahui memdaftarkan diri sebagai caleg DPR. Trimedya menyatakan, kewenangan penentuan caleg berada di tangan ketua umum dan sekjen.

Ia memastikan, proses penyaringan caleg di PDI-P sangat ketat sehingga kecil kemungkinan masuknya mantan koruptor ke dalam daftar caleg.

"Setahu saya sangat ketat dari mulai DPC, kabupaten, kota, provinsi, DPR. Karena kami marathon itu dari hari Kamis sampai hari Senin. Menyisir satu-satu. Jadi kalau ada sekian banyak ini saya baru tahu ini," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com