Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kesenjangan Ekonomi Jadi Alasan Penurunan Publik yang Pro Pancasila

Kompas.com - 17/07/2018, 17:04 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam kurun waktu 13 tahun terakhir, terjadi penurunan persentase publik yang pro Pancasila. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan LSI Denny JA pada bulan Juli 2018 lalu.

Peneliti dari LSI Denny JA Ardian Sopa menjelaskan, ada tiga alasan yang menjadi penyebab menurunnya persentase publik pro Pancasila. Alasan pertama adalah alasan ekonomi.

"Ada ketidakpuasan kalangan bawah akibat melebarnya kesenjangan ekonomi. Dari waktu ke waktu kesenjangan ekonomi semakin tinggi," kata Ardian dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Baca juga: Survei: Dalam 13 Tahun, Persentase Publik Pro Pancasila Terus Menurun

Ardian menyebut, alasan ekonomi ini juga didukung beberapa indikator yang langsung dirasakan masyarakat. Ia memberi contoh adalah harga sembako yang masih cenderung tinggi.

Alasan kedua adalah alasan paham alternatif. Menurut Ardian, intensifnya paham alternatif di luar Pancasila mampu menarik utamanya warga Muslim.

"Terlihat bahwa segmen Muslim yang penurunannya terhadap pro Pancasila tinggi," jelas Ardian.

Baca juga: Mahfud MD: Indonesia Akan Jadi Negara Terbesar karena Pancasila

Paham ini pun semakin masif digaungkan. Meskipun porsi paham alternatif di luar Pancasila ini masih relatif kecil, namun bisa mengambil ceruk warga Muslim.

Alasan ketiga adalah alasan sosialisasi. Paham Pancasila, imbuh Ardian, semakin tidak tersosialisasi secara efektif dari masyarakat ke masyarakat.

Survei dilakukan pada 28 Juni-5 Juli 2018 dengan metode wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden.

Baca juga: Tanggapan Sri Mulyani soal Freeport dan Ekonomi Pancasila

Adapun margin of error sebesar 2,9 persen. Survei dilaksanakan di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

LSI Denny JA pun melengkapi survei dengan penelitian kualitatif menggunakan analisis media, focus group discussion, dan wawancara mendalam. Survei dibiayai secara mandiri oleh LSI Denny JA.

Kompas TV Pernyataan SBY ini disampaikan dalam pidatonya di acara buka bersama kader Partai Demokrat di Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com