Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Dalam 13 Tahun, Persentase Publik Pro Pancasila Terus Menurun

Kompas.com - 17/07/2018, 15:58 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam 13 tahun terakhir, persentase publik pro Pancasila terus menurun. Hal ini berdasarkan survei yang digelar oleh LSI Denny JA beberapa waktu lalu.

"Dalam waktu 13 tahun, publik yang pro Pancasila menurun sebanyak 10 persen," kata peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Ardian menyatakan, pada tahun 2005, publik yang pro Pancasila angkanya mencapai 85,2 persen. Kemudian, pada tahun 2010, angkanya menurun menjadi 81,7 persen.

Baca juga: Kesenjangan Ekonomi Jadi Alasan Penurunan Publik yang Pro Pancasila

Setelah itu, pada tahun 2015, angkanya kembali menurun menjadi 79,4 persen. Akhirnya, pada tahun 2018, angkanya turun lagi menjadi 75,3 persen.

"Meskipun masih mayoritas, akan tetapi penurunan 10 persen perlu menjadi perhatian," sebut Ardian.

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia Ardian Sopa, di Kantor LSI, Jakarta,  Kamis (14/12/2017). KOMPAS.com/Ihsanuddin Peneliti Lingkaran Survei Indonesia Ardian Sopa, di Kantor LSI, Jakarta, Kamis (14/12/2017).

 

Survei tersebut juga menemukan bahwa menurunnya publik pro Pancasila terasa di segmen warga berpenghasilan rendah dengan penghasilan kurang dari Rp 1 juta.

Baca juga: Pancasila Dinilai Jadi Titik Temu Agama dan Demokrasi

Penurunan juga terjadi pada segmen masyarakat berpenghasilan menengah dengan penghasilan antara Rp 1 juta-Rp 2 juta.

Selain di segmen berpenghasilan rendah, menurunnya publik yang pro Pancasila terjadi umumnya pada warga beragama Islam.

Pada tahun 2005, warga beragama Islam yang pro Pancasila mencapai 85,6 persen. Kemudian, pada tahun 2018, angkanya turun menjadi 74 persen, dengan demikian terjadi penurunan 11,6 persen.

Baca juga: Perjalanan Kasus Rizieq, Penodaan Pancasila hingga Chat WhatsApp yang Berujung Dihentikan

"Untuk warga beragama lainnya angkanya cukup stabil di angka 81,7 persen pada 2005 dan di tahun 2018 angkanya 82,8 persen," tutur Ardian.

Survei dilakukan pada 28 Juni-5 Juli 2018 dengan metode wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden.

Adapun margin of error sebesar 2,9 persen. Survei dilaksanakan di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

LSI Denny JA pun melengkapi survei dengan penelitian kualitatif menggunakan analisis media, focus group discussion, dan wawancara mendalam. Survei dibiayai secara mandiri oleh LSI Denny JA.

 

Kompas TV Ikuti perbincangannya di Sapa Indonesia Malam.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com