Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Dalam 13 Tahun, Persentase Publik Pro Pancasila Terus Menurun

Kompas.com - 17/07/2018, 15:58 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam 13 tahun terakhir, persentase publik pro Pancasila terus menurun. Hal ini berdasarkan survei yang digelar oleh LSI Denny JA beberapa waktu lalu.

"Dalam waktu 13 tahun, publik yang pro Pancasila menurun sebanyak 10 persen," kata peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Ardian menyatakan, pada tahun 2005, publik yang pro Pancasila angkanya mencapai 85,2 persen. Kemudian, pada tahun 2010, angkanya menurun menjadi 81,7 persen.

Baca juga: Kesenjangan Ekonomi Jadi Alasan Penurunan Publik yang Pro Pancasila

Setelah itu, pada tahun 2015, angkanya kembali menurun menjadi 79,4 persen. Akhirnya, pada tahun 2018, angkanya turun lagi menjadi 75,3 persen.

"Meskipun masih mayoritas, akan tetapi penurunan 10 persen perlu menjadi perhatian," sebut Ardian.

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia Ardian Sopa, di Kantor LSI, Jakarta,  Kamis (14/12/2017). KOMPAS.com/Ihsanuddin Peneliti Lingkaran Survei Indonesia Ardian Sopa, di Kantor LSI, Jakarta, Kamis (14/12/2017).

 

Survei tersebut juga menemukan bahwa menurunnya publik pro Pancasila terasa di segmen warga berpenghasilan rendah dengan penghasilan kurang dari Rp 1 juta.

Baca juga: Pancasila Dinilai Jadi Titik Temu Agama dan Demokrasi

Penurunan juga terjadi pada segmen masyarakat berpenghasilan menengah dengan penghasilan antara Rp 1 juta-Rp 2 juta.

Selain di segmen berpenghasilan rendah, menurunnya publik yang pro Pancasila terjadi umumnya pada warga beragama Islam.

Pada tahun 2005, warga beragama Islam yang pro Pancasila mencapai 85,6 persen. Kemudian, pada tahun 2018, angkanya turun menjadi 74 persen, dengan demikian terjadi penurunan 11,6 persen.

Baca juga: Perjalanan Kasus Rizieq, Penodaan Pancasila hingga Chat WhatsApp yang Berujung Dihentikan

"Untuk warga beragama lainnya angkanya cukup stabil di angka 81,7 persen pada 2005 dan di tahun 2018 angkanya 82,8 persen," tutur Ardian.

Survei dilakukan pada 28 Juni-5 Juli 2018 dengan metode wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden.

Adapun margin of error sebesar 2,9 persen. Survei dilaksanakan di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

LSI Denny JA pun melengkapi survei dengan penelitian kualitatif menggunakan analisis media, focus group discussion, dan wawancara mendalam. Survei dibiayai secara mandiri oleh LSI Denny JA.

 

Kompas TV Ikuti perbincangannya di Sapa Indonesia Malam.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com